Archive for the 'Komunikasi Pembangunan' Category

TEORI DIFUSI INOVASI

Latar Belakang Teori

Munculnya Teori Difusi Inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903, ketika seorang sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan Kurva Difusi berbentuk S (S-shaped Diffusion Curve). Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekolompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu dimana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu.

Pemikiran Tarde menjadi penting karena secara sederhana bisa menggambarkan kecenderungan yang terkait dengan proses difusi inovasi. Rogers (1983) mengatakan, Tarde’s S-shaped diffusion curve is of current importance because “most innovations have an S-shaped rate of adoption”. Dan sejak saat itu tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian-penelitian sosiologi.

Pada tahun 1940, dua orang sosiolog, Bryce Ryan dan Neal Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbarui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasimodel kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ryan dan Gross menyatakan bahwa “The rate of adoption of the agricultural innovation followed an S-shaped normal curve when plotted on a cumulative basis over time.”

Perkembangan berikutnya dari teori Difusi Inovasi terjadi pada tahun 1960, di mana studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Di sinilah muncul tokoh-tokoh teori Difusi Inovasi seperti Everett M. Rogers dengan karya besarnya Diffusion of Innovation (1961); F. Floyd  Shoemaker yang bersama Rogers menulis Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach (1971) sampai Lawrence A. Brown yang menulis Innovation Diffusion: A New Perpective (1981).

 

Esensi Teori

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa  difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.” 

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

(1)   Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

(2)   Saluran komunikasi; ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidakperlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

(3)   Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalammenerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

(4)   Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama   

Lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995) memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi (perceived atrribute of innovasion), (2) jenis keputusan inovasi (type of innovation decisions), (3) saluran komunikasi (communication channels), (4) kondisi sistem sosial (nature of social system), dan (5) peran agen perubah (change agents). 

Sementara itu tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi mencakup:

1.      Tahap Munculnya Pengetahuan (Knowledge) ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan/manfaat dan bagaimana suatu inovasi berfungsi

2.      Tahap Persuasi (Persuasion) ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) membentuk sikap baik atau tidak baik

3.      Tahap Keputusan (Decisions) muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi.

4.      Tahapan Implementasi (Implementation), ketika sorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi.

5.      Tahapan Konfirmasi (Confirmation), ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya.

 

Kategori Adopter

Anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter (penerima inovasi) sesuai dengan tingkat keinovatifannya (kecepatan dalam menerima inovasi). Salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujuakan adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi, yang telah duji oleh Rogers (1961).   Gambaran tentang pengelompokan adopter dapat dilihat sebagai berikut:

1.      Innovators: Sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Cirinya: petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, kemampuan ekonomi tinggi

2.      Early Adopters (Perintis/Pelopor): 13,5% yang menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Cirinya: para teladan (pemuka pendapat), orang yang dihormati, akses di dalam tinggi

3.      Early Majority (Pengikut Dini): 34% yang menjadi pera pengikut awal. Cirinya: penuh pertimbangan, interaksi internal tinggi.

4.      Late Majority (Pengikut Akhir): 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Cirinya: skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan social, terlalu hati-hati.

5.      Laggards (Kelompok Kolot/Tradisional): 16% terakhir adalah kaum kolot/tradisional. Cirinya: tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, bukan opinion leaders,sumberdaya terbatas.

 

Penerapan dan keterkaitan teori

Pada awalnya, bahkan dalam beberapa perkembangan berikutnya,  teori Difusi Inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Rogers dan Shoemaker (1971) menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (invention), (2) difusi (diffusion), dan (3) konsekuensi (consequences). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru  dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi.

Sejak  tahun 1960-an, teori difusi inovasi berkembang lebih jauh di mana fokus kajian tidak hanya dikaitkan dengan proses perubahan sosial dalam pengertian sempit. Topik studi atau penelitian difusi inovasi mulai dikaitkan dengan berbagai fenomena kontemporer yang berkembang di masyarakat. Berbagai perpektif pun menjadi dasar dalam pengkajian proses difusi inovasi,seperti perspektif ekonomi, perspektif ’market and infrastructure’ (Brown, 1981). Salah satu definisi difusi inovasi dalam taraf perkembangan ini antara lain dikemukakan  Parker (1974), yang  mendefinisikan difusi sebagai suatu proses yang berperan memberi nilai tambah pada fungsi produksi atau proses ekonomi. Dia juga menyebutkan bahwa difusi merupakan suatu tahapan dalam proses perubahan teknik (technical change). Menurutnya difusi merupakan suatu tahapan dimana keuntungan dari suatu inovasi berlaku umum. Dari inovator, inovasi diteruskan melalui pengguna lain hingga akhirnya menjadi hal yang biasa dan diterima sebagai bagian dari kegiatan produktif.

Berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR), 1996, menyebutkan ada 4 (empat) dimensi pemanfaatan pengetahuan (knowledge utilization), yaitu

1.      Dimensi Sumber (SOURCE) diseminasi, yaitu insitusi, organisasi, atau individu yang bertanggunggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru.

2.      Dimensi Isi (CONTENT) yang didiseminasikan, yaitu pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya.

3.      Dimensi Media (MEDIUM) Diseminasi, yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan.

4.      Dimensi Pengguna (USER), yaitu pengguna dari pengetahuan dan produk dimaksud.

Bahan Referensi

Hanafi, Abdillah. 1987. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional

Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovations, London: The Free Press.

Rogers, Everett M., 1983, Diffusion of Innovations. London: The Free Press.

Rogers, Everett M, 1995, Diffusions of Innovations, Forth Edition. New York: Tree Press.

Brown, Lawrence A., Innovation Diffusion: A New Perpevtive. New York: Methuen and Co.

SINERGITAS DAN KEMITRAAN PERENCANAAN PROGRAM

SINERGITAS DAN KEMITRAAN PERENCANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KESEHATAN DI JAWA BARAT

(THE SYNERGY AND PARTNERSHIP OF HEALTH DEVELOPMENTAL PROGRAM IN JAWA BARAT)

Oleh: Slamet Mulyana

Abstrak

Kompleksitas permasalahan kesehatan memerlukan penanganan yang terpadu, seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang kesehatan perlu bekerja secara bersama-sama, saling membantu, saling berkomunikasi, saling bersinergi dan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan kajian ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan bidang kesehatan guna tercapainya percepatan, efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan lainnya yang mendukung kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis terhadap program dan kegiatan, terindikasi beberapa program dan kegiatan yang dapat dikerjakan secara sinergis dengan melibatkan dinas/instansi yang terkait. Hasil analisis menunjukkan terdapat program dan kegiatan DIBALE memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kesehatan lingkungan. Untuk kesinergisan program dan kegiatan tersebut, perlu meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan melibatkan mitra-mitra potensial lainnya.

Abstract


The complexity of health problems needs a comprehensive handling, and it is a must that all of the related stakeholders work together hand in hand, commnunicates, and strengthen each other in order to fulfill their duties and funtion.


The aim of this study is to compile a health developmental planning in order to achieve an acceleratin, effectivity, and efficiency of the health efforts and other developmental efforts that support the individual, family, and community health.


Based on the analysis of the program and activities, it is indicated that some programs and activities can be done synergically by involving the related instances.The result shows that there are some DIBALE programs and activities that contributed to the developmental of environmental health, directly or indirectly.In order for that programs and activities to run synergically, we need to increase the coordination between program, sectoral cross, and involving other potential partners.

1.1 LATAR BELAKANG

Status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat bersifat multifaktorial karena merupakan hasil interaksi berbagai faktor determinan, baik faktor internal (faktor fisik dan psikis) maupun faktor eksternal (lingkungan fisik, lingkungan sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat, pendidikan). Karena sifat derajat kesehatan yang multifaktorial tersebut, maka setiap kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat perlu memperhatikan aspek faktor determinan kesehatan tersebut. Selain itu setiap upaya atau kegiatan kesehatan tersebut perlu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders dan seluruh potensi masyarakat Hal ini bukan berarti semua stakeholder harus mempunyai program-program kesehatan, namun hendaknya dalam setiap kebijakan program sektor non kesehatan juga memperhatikan dan mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan di Jawa Barat telah diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia serta kualitas kehidupan. Namun karena beratnya beban dan kompleksnya permasalahan kesehatan serta terkaitnya masalah kesehatan masyarakat dengan berbagai faktor determinan, maka dari sejumlah indikator derajat kesehatan yang ada, ternyata permasalahan kesehatan masih menjadi sisi krusial di Jawa Barat. Kompleksitas permasalahan kesehatan memerlukan penanganan yang terpadu, seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang kesehatan perlu bekerja secara bersama-sama, saling membantu, saling berkomunikasi, saling bersinergi dan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Masih rendahnya kualitas hidup Ibu dan Anak, tingginya angka kesakitan penyakit infeksi, permasahan kesehatan yang terkait dengan emerging, reemerging dan new emerging disease , kondisi hygiene dan sanitasi yang masih mengkhawatirkan, kemiskinan penduduk, kekeliruan dalam berparadigma dan perilaku hidup sehat, merupakan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Propinsi Jawa Barat khususnya dalam bidang kesehatan.

Mengingat berbagai permasalahan kesehatan di Jawa Barat seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu upaya bersama yang ditujukan untuk mengembangkan : (1) kualitas lingkungan (baik lingkungan fisik, lingkungan biologik, serta lingkungan ekonomi dan sosial) ; (2) perilaku yang sehat yaitu perilaku proaktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit dan berperan aktif dalam gerakan sehat serta upaya yang ditujukan untuk (3) meningkatkan status gizi masyarakat . Kesemua upaya tersebut haruslah merupakan suatu upaya yang terintegrasi dengan bidang lainnya karena adanya keterkaitan yang erat antara kesehatan dengan stakeholder lainnya diluar bidang kesehatan.

Dengan demikian diperlukan suatu kajian yang akan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan kesehatan yang terpadu yang dapat mensinergikan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh stakeholder terkait untuk bersama-sama menciptakan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang berkualitas agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat dan hidup produktif.

1.2 TUJUAN KAJIAN

Secara keseluruhan tujuan yang diharapkan dari kajian yang dilakukan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan bidang kesehatan guna tercapainya percepatan, efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan lainnya yang mendukung kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

1.3 KERANGKA PIKIR

Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Walaupun bidang kesehatan menjadi leading sector dalam pembangunan kesehatan namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi harus bermitra dan bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya. Semua stakeholder baik secara langsung maupun yang tidak langsung terkait dengan peningkatan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat harus memasukkan pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya (health public policy). Hal ini berarti semua kegiatan yang dilakukan stakeholder masing-masing dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan lingkungan dan perilaku sehat.

Sinergitas program dan Kemitraan sangat diperlukan mengingat untuk merealisasikan Visi dan Misi Jawa Barat Sehat 2008 tidak mungkin hanya dibebankan pada sektor kesehatan saja karena masalah kesehatan adalah mura dari semua sektor pembangunan. Dengan adanya kemitraan diantara stakeholder terkait maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing stakeholder terkait dalam pembangunan kesehatan.

2. Meningkatkan kemampuan bersama dalam menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kesehatan untuk ke-mashlahatan bersama.

Untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang kesehatan maka perlu disusun suatu perencanaan yang akan mengidentifikasi beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan sesuai dengan :

1. Permasalahan kesehatan pada kelompok sasaran yang terkait dengan komitmen global maupun komitmen nasional , seperti imunisasi, TB paru, HIV AIDS, Kesehatan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, pemberantasan beberapa penyakit menular

2. Permasalahan kesehatan pada kelompok sasaran yang bersifat lokal spesifik seperti :

a. Masalah terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial, ekonomi,dan budaya

b. Masalah terkait dengan perilaku yang tidak sehat

c. Masalah kesehatan masyarakat miskin

d. Masalah kesehatan kelompok masyarakat tertentu

Permasalahan kesehatan muncul karena terganggunya determinan kesehatan sehingga perlu dilakukan identifikasi faktor determinan apa saja yang terkait dengan permasalahan kesehatan tersebut. Dari hasil analisis ini diharapkan dapat dipetakan hubungan antara masalah kesehatan dengan faktor (determinan) kesehatan, sehingga penyebab permasalahan kesehatan pada kelompok sasaran di wilayah masing-masing dapat lebih teridentifikasi. Beberapa faktor determinan yang langsung mempengaruhi status kesehatan tersebut adalah genes, disease experience, health and well being of populations, health system influences, global and ecological perspective, social, cultural and environmental determinants, gender perspective dan public health perspective (Detels & Beaglehole, 2002)

Memperhatikan kompleksnya permasalahan kesehatan serta faktor determinan kesehatan seperti tersebut di atas tidak mungkin masalah tersebut dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri tanpa melibatkan stakeholder. Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan tersebut perlunya koordinasi baik lintas program maupun dengan stakeholder terkait melalui mekanisme tertentu sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terpadu. Keterpaduan yang diharapkan adalah meliputi berbagai aspek mulai dari Aspek kegiatan, Aspek ketenagaan, Aspek pendanaan maupun Aspek sarana/prasarana.

Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertikal, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.

Adapun alternatif peran yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut berkaitan dengan upaya kemitraan adalah peran sebagai :

· Inisiator , yaitu yang memprakarsai kemitraan dalam rangka sosialisasi dan operasionalisasi program-program kesehatan

· Motor/dinamisator, yaitu sebagai penggerak kemitraan, melalui pertemuan, kegiatan bersama, dll.

· Fasilitator, yaitu pihak yang memfasiltasi, memberi kemudahan sehingga kegiatan kemitraan dapat berjalan lancar.

· Anggota aktif yang akan berperan sebagai anggota kemitraan yang aktif.

· Peserta kreatif, yaitu sebagai peserta kegiatan kemitraan yang kreatif.

· Pemasok input teknis, yaitu sebagai pemberi masukan teknis (program kesehatan).

· Pemberi dukungan sumber daya : memberi dukungan sumber daya sesuai keadaan, masalah dan potensi yang ada

Apabila penanganan permasalahan kesehatan yang disertai dengan perbaikan terhadap faktor determinan kesehatan dilakukan secara sinergis diantara stakeholder terkait maka diharapkan dapat tercapai percepatan, efektivitas dan efisiensi demi terciptanya : (Chu, 1994)

· A clean, safe physical environment of high quality (including housing quality)

· An ecosystem that is stable now and sustainable in the long term

· A strong mutually supportive and non-exploitive community

· A high degree of participation and control by the public over the decision affecting their lives, health and wellbeing

· The meeting of basic needs for all the city’s people (for food, water, shelter, income, safety, and work)

· Access to a wide variety of experiences and resources, with the chance for wide variety of contact, interaction and communication.

· A diverse, vital and innovative city economy

· The encouragement of connectedness with the past, with the cultural, with other groups and individuals

· A form that is compatible with and enhances the preceding characteristics

· An optimum level of appropriate public health and sick care services accessible to all

· High health status ( high levels of positive health and low levels of disease).

1.4 METODE KAJIAN

Beberapa metode kajian dikembangkan untuk mendapatkan pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan yang sinergis dan terpadu. Telaah dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pembangunan kesehatan. Penelahaan juga dilakukan terhadap berbagai program pembangunan untuk diidentifikasi mana saja program yang telah atau belum mendukung terciptanya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat tseperti yang diharapkan.

Model perencanaan yang dikembangkan tersebut harus mampu diterapkan atau diaplikasikan dalam setiap bidang pembangunan. Model harus memberikan kerangka, mulai dari penyusunan kebijakan, program, perencanaan kegiatan dan rencana output, pelaksanaan dan outcome yang disusun pada setiap bidang.

Oleh karena itu dalam kajian ini dilakukan telaah terhadap informasi yang berasal dari :

a) Laporan rutin Pemerintah Daerah ( Daerah Dalam Angka )

b) Laporan rutin RS (SP2RS)

c) Hasil dari berbagai rapid survey

d) Hasil dari Surveillans Epidemiologi

e) Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga, Survei Sosial Ekonomi Daerah, Survei Keluarga Sejahtera BKKBN

f) Hasil Mapping Gizi

Selanjutnya juga diperlukan Indepth interview dengan stakeholer penyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menggali masalah-masalah pembangunan yang memberikan dampak terhadap kesehatan.

Analisis yang menggunakan kerangka pendekatan siklus hidup manusia dengan memperhatikan “the determinant of health population” dari Detels & Beaglehole (2002) ini dilakukan dengan metode :

1. Analisis pembandingan

2. Analisis kecenderungan (trend)

3. Analisis epidemiologi

1.5 HASIL KAJIAN

Permasalahan yang terjadi pada determinan kesehatan dapat menghambat upaya pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai IPM Jabar 80. Dari berbagai model determinan kesehatan yang ada, faktor lingkungan (fisik maupun non fisik) merupakan determinan kesehatan utama disamping faktor determinan lainnya seperti perilaku, pelayanan kesehatan, gender, kultur, genetik.

Hasil penelitian WHO di berbagai negara membuktikan bahwa angka kematian, angka kesakitan yang tinggi, dan seringnya terjadi wabah/KLB, selalu terjadi di tempat-tempat dengan kondisi higiene dan sanitasi lingkungannya yang buruk. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa dengan diperbaikinya higiene dan sanitasi lingkungan maka angka kematian/kesakitan dan timbulnya wabah berkurang dengan sendirinya.

Permasalahan kesehatan berbasis lingkungan pada sasaran berdasarkan siklus hidup manusia dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelompok bayi usia 28 hari – 11 bulan dan balita

AKB menunjukkan penurunan selama 3 tahun terakhir, namun masih terdapat Kab/Kota di Jabar yang memiliki AKB dengan katagori tinggi. Dari pola kematian bayi rawat inap di Rumah Sakit ataupun pola rawat jalan di Puskemas/Rumah Sakit dapat terlihat bahwa penyebab kematian/kesakitan bayi pada umumnya adalah karena ISPA (pnemonia) dan diare. Sampai dengan tahun 2003 AKABA (64.67 ) masih berada jauh diatas angka nasional (44.71), dengan penyebab kematian terbesar karena meningitis, diare pnemonia. Persentase penyakit-penyakit berbasis lingkungan sebagai penyebab kematian/kesakitan bayi dan balita ternyata cukup tinggi. Bayi/balita yang memiliki resiko terkena diare adalah yang tinggal di keluarga dengan kondisi fisik rumah yang tidak baik, atau di daerah rawan banjir. Sedangkan bayi/balita yang memiliki resiko terkena ISPA bayi/balita yang tinggal dengan keluarga dengan status ekonomi miskin, tinggal di sekitar lokasi industri dan terkena gangguan asap dari pabrik, serta yang tinggal di daerah rawan banjir.

2. Kelompok usia anak sekolah

Secara epidemiologis penyebaran penyakit berbasis lingkungan di kalangan anak usia sekolah masih tinggi. Misalnya, demam berdarah dengue, diare, cacingan, infeksi saluran pernapasan akut, serta keracunan makanan akibat buruknya sanitasi dan keamanan pangan. Selain itu risiko gangguan kesehatan pada anak akibat pencemaran lingkungan dari pelbagai proses kegiatan pembangunan makin meningkat. Seperti makin meluasnya gangguan akibat paparan asap, emisi gas buang sarana transportasi, kebisingan, limbah industri dan rumah tangga.

3. Kelompok ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, ibu nifas

AKI di Jawa Barat dalam kurun waktu 1992-2003 tampak menunjukkan penurunan yang berarti. AKI pada tahun 1992 masih di atas angka nasional yaitu 420 orang dari 100.000 kelahiran dan ternyata pada tahun 2003 sebesar 321,15 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun telah menunjukkan penurunan, namun nilai AKI sendiri untuk Jawa Barat masih cukup tinggi.

Faktor yang paling mendasar mempengaruhi kematian ibu hamil , ibu melahirkan dikarenakan beberapa hal. Di antaranya tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu yang rendah, keadaan lingkungan fisik dan budaya, keadaan ekonomi keluarga serta pola kerja dalam rumah tangga.

4. Rumah tangga, masyarakat

Lingkungan yang bersih dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit diantaranya penyakit demam berdarah. Dalam 20 tahun terakhir, grafik angka kesakitan DBD masih menunjukkan peningkatan walaupun grafik angka kematian DBD semakin menunjukkan penurunan. Di Jawa Barat masih terdapat Kab/Kota dengan CFR tinggi (lebih dari 2 %).

Lingkungan dan pemukiman yang kumuh, padat dan status gizi yang kurang merupakan determinan dari penyakit TBC. Kegiatan penanggulangan TBC sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini masih terlihat dari masih rendahnya cakupan penemuan kasus baru TBC BTA positif yang masih 35.70% pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 sebesar 47,10 % dengan angka kesembuhan (tahun 2000) sebesar 679,7 % masih jauh dibawah target. Jumlah tenaga pelaksana program P2 TBC yang sudah dilatih strategi DOTS baru sekitar 53,13% untuk tenaga dokter, 60,89% untuk tenaga paramedis petugas program P2TBC dan 93,31% bagi tenaga laboratorium di tingkat PRM/PPM.

Lingkungan rawa-rawa di Jawa Barat seperti di daerah priangan timur serta daerah Jawa Barat selatan masih menjadi daerah reseptif/endemis malaria. Gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh vektor nyamuk adalah filariasis. Dalam 2 tahun terakhir penderita filariasis menunjukkan peningkatan.

Untuk bisa hidup sehat, rumah tangga dan masyarakat harus dapat mengakses air bersih dengan mudah. Persentase penduduk yang tidak memiliki akses bersih masih diatas 50% sedangkan persentase penduduk yang sudah memiliki kakus/jamban baru sebesar 52,31%.

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang berakibat atau mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Kualitas lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia di Jawa Barat berada dalam tingkat mengkhawatirkan, hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada kesehatan. Beberapa aktivitas manusia mempengaruhi kualitas lingkungan :

(1) Pembakaran sampah menghasilkan banyak zat beracun antara lain dioksin dan hidrokarbon yang bersifat karsinogenik

(2) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya membawa konsekuensi terjadinya peningkatan asap kendaraan bermotor yang menimbulkan peningkatan konsentrasi CO dan Pb di udara. Pembakaran bensin oleh kendaraan bermotor juga meningkatkan kadar dioksin. Lapisan ozon troposferik yang terbentuk karena proses fotokimia hidrokarbon, oksida nitrogen dan CO yang dihasilkan dalam pembakaran BBM serta oksigen berekasi membentuk ozon. Pada manusia, ozon ini dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan jaringan saluran pernafasan. Kenaikan kadar ozon troposferik memberikan kontribusi penting pada kenaikan prevalensi penyakit asma dan bronkhitis.

(3) Aktivitas sektor industri dan limbah domestik juga membawa akibat terjadinya pengotoran/pencemaran terhadap badan-badan air karena perilaku para pengelola industri /rumah tangga yang membuang air limbah ke dalam badan-badan air tersebut. Badan air yang menerima limbah cair tersebut mempunyai potensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan terhadap fungsi organ tubuh atau gangguan terhadap sistem proses biokimia, yang ditandai dengan kerusakan jaringan, kelainan fungsi organ dan gangguan terhadap sistem enzim dan endokrin.

(4) Pola penanaman padi terus-menerus yang menyebabkan selalu tersedianya genangan air sehingga siklus hidup nyamuk tidak pernah terputus.

(5) Fungsi pemanfaatan lahan pekarangan yang rapat dengan jenis tanaman tertentu kadang-kadang disukai vektor penyakit tertentu.

(6) Penggunaan pestisida yang berlebihan di daerah hulu daerah aliran sungai (DAS) akan mencemari air tanah dan terbawa sampai ke hilir. Jarak, arah angin, curah hujan, kemiringan lereng, gerakan air tanah, dan konsentrasi polutan industri sangat berpengaruh terhadap kesehatan penduduk di sekitar lokasi industri.

(7) Kondisi wilayah yang tidak mampu menyimpan kelebihan air di musim hujan menyebabkan dasar sungai mengering atau air tergenang secara lokal.

Upaya perbaikan lingkungan dan kesehatan lingkungan di Jawa Barat selama ini menunjukkan cukup banyak kemajuan dan dilakukan melalui peningkatan cakupan air bersih, penyehatan perumahan, peningkatan cakupan jamban keluarga, pengawasan dan penyehatan tempat pengelolaan makanan serta penyehatan tempat-tempat umum, ataupun program-program pengendalian lingkungan yang telah dilakukan oleh dinas/instansi terkait lainnya.

Namun untuk meningkatkan kondisi lingkungan / kesehatan lingkungan perlu dibuat suatu pengelolaan kesehatan lingkungan yang sinergis dengan melibatkan stakeholder terkait dengan tujuan agar dapat terciptanya kualitas kesehatan lingkungan fisik dan sosial yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Suatu pendekatan dalam kesehatan masayrakat yang berbasis lingkungan atau dikenal dengan An Ecological Base of Public Health akan melihat masalah kesehatan dari perspektif ekologi, melibatkan/bermitra dengan sektor lain dalam menjalankan ruang lingkup aktivitasnya serta berkolaborasi dalam menjalankan strateginya. Agar upaya sinergitas dan kemitraan ini optimal, maka diperlukan suatu tim atau komite penanggulangan penyakit menular berbasis lingkungan di setiap daerah dibawah koordinasi langsung kepala daerah serta mendapat dukungan politis dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk produk hukum dan pembiayaan.

Terbentuknya tim atau komite tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan kesamaan visi, misi, dan kebijakan dalam pembangunan kesehatan lingkungan. Tim atau komite ini akan melakukan sinergitas dan kemitraan berdasarkan tahapan berikut :

1. Penjajagan

Untuk melakukan kemitraan, komite perlu melakukan penjajagan dengan mitra yang akan diajak kerja sama, bukan hanya satu mitra tetapi juga dengan mitra lainnya yang dianggap potensial untuk menyelesaikan masalah lingkungan/kesehatan lingkungan yang dihadapi. Dalam tahapan penjajagan ini, diidentifikasi kelembagaan/mitra mana saja yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan lingkungan. Proses identifikasi ini akan memunculkan individu, kelompok atau lembaga yang merupakan kumpulan kemitraan dari masing-masing stakeholder dan akan menggambarkan jejaring komunikasi dan informasi stakeholder pembangunan kesehatan lingkungan. Gambaran jejaring komunikasi dalam upaya koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan yang sama (stakeholder) dalam pembangunan kesehatan lingkungan dapat dilihat dalam gambar 1.

Jejaring komunikasi antara masyarakat/lembaga masyarakat/ kelompok potensial, pemerintah dan instansi terkait, akan menghasilkan kelompok-kelompok baru seperti penghubung, spesialis, dan para pembaharu.

Lembaga yang terkait dalam simpul-simpul tersebut, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut yang menyokong terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan lingkungan di daerah:

· Pemerintah memiliki fungsi untuk menyusun Garis Besar Program Pembangunan Kesehatan Lingkungan. Di dalamnya harus mencerminkan Visi, Misi, kebijakan, arah dan sasaran pembangunan, garis besar program, strategi pelaksanaan program pembangunan, kelembagaan/unit terkecil sasaran pembangunan kesehatan lingkunan , kelemahan daerah dan potensi daerah yang dimiliki yang mendukung pembangunan kesling.

· Lembaga/Dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam bidang pembangunan tertentu yang di dalamnya menyangkut salah satu bagian dari sasaran pembangunan Kesling. Dinas-dinas/lembaga terkait dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, dan Kimpraswil.

Perbedaan kepentingan dan program yang dikembangkan setiap dinas/instansi terkait, harus didahului oleh adanya keinginan untuk mengembangkan dan memantapkan jaring komunikasi dan sinergi program antar lembaga.

Salah satu bentuk upaya ke arah itu adalah, penyusunan program antar instansi/lembaga terkait yang berpatokan pada visi dan misi daerah tentang pembangunan kesling yang telah dirumuskan.

· Mitra lainnya seperti ikatan profesi, pengusaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi massa, media, dsb.

2. Penyamaan persepsi

Agar diperoleh pandangan yang sama dalam penanganan masalah lingkungan/kesehatan lingkungan yang dihadapi bersama, maka para mitra perlu bertemu untuk saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing secara terbuka dan kekeluargaan.

3. Pengaturan peran

Peran masing-masing mitra di dalam menangani suatu masalah sangatlah penting untuk dipahami dan disepakati bersama. Lebih baik di dalam pengaturan peran ini dibuat secara tertulis dan jelas serta merupakan dokumen yang resmi.

Setelah teridentifkasi peran masing-masing mitra, dirumuskan juga tingkat keterlibatan masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan program lingkungan sehat. Selanjutnya perlu dirumuskan model penanganan koordinatif dalam bentuk jejaring komunikasi dan interaksi pembangunan kesling serta bentuk rencana komunikasi untuk sosialisasi yang dapat dilakukan. Model penanganan koordinatif dapat dilihat pada bagan berikut

4. Komunikasi intensif

Komunikasi antar mitra kerja perlu dilakukan secara teratur dan terjadwal untuk menjalin dan mengetahui perkembangan kemitraan, serta dapat secara langsung menyelesaiakan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

5. Melakukan kegiatan

Kegiatan yang telah disepakati bersama, haruslah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja tertulis.

6. Pemantauan dan Penilaian

Sejak awal kegiatan ini juga harus disepakati bersama, yang mencakup cara memantau dan menilai terhadap kegiatan kemitraan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Apabila dipandang perlu dari hasil pemantauan dan penilaian tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan kesepakatan yang telah dibuat.

Upaya peningkatan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat hanya akan tercapai jika seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat, swasta, NGO, dan lembaga independen :

a. Mengetahui, memahami, merumuskan, dan mengimplementasikannya dalam bentuk program masing-masing sesuai dengan kondisi objektif daerah

b. Mensinergikan program masing-masing tersebut dengan berbagai mitra terkait baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi

c. Memberi prioritas pada faktor-faktor risiko yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap penurunan penyakit infeksi, seperti pedesaan, pemukiman kumuh, daerah tertinggal, lokasi rumah di daerah rawan banjir, dan bencana, kondisi fisik rumah, dan polusi udara. Selanjutnya sasaran perlu diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang rentan seperti bayi, balita dan anak sekola, ibu hamil, melahirkan dan keluarga miskin.

d. Upaya yang kuat dari pihak lembaga di daerah untuk membangun Forum Komunikasi atau Kelompok Kerja pembangunan kesling memiliki kendala besar berupa rumitnya struktur birokrasi pemerintahan setempat dan adanya sistem disentralisasi.

e. Jejaring komunikasi antara masyarakat/lembaga masyarakat/ kelompok potensial, pemerintah dan instansi terkait, akan menghasilkan kelompok-kelompok baru seperti penghubung, spesialis, dan para pembaharu.

f. Diperlukan penyusunan dan pengembangan sistem informasi penyakit menular berbasis GIS.

6. 1. KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang telah dilakukan dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan hidup Jawa Barat berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan telah beralih fungsinya lahan berskala besar, hutan primer, sekunder dan sawah menjadi kawasan kebun campuran, tegalan atau ladang dan perkebunan di Jawa Barat Selatan. Peralihan fungsi lahan terjadi pula pada kawasan yang semula berupa persawahan menjadi kawasan pemukiman, industri dan kebun campuran, seperti yang terjadi di bagian utara terutama kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), Kawasan Pantai Utara (Pantura), cekungan Bandung dan Cirebon. Dampak dari perubahan alih fungsi lahan di antaranya adalah terganggunya keseimbangan tata air dibeberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat. Kondisi tersebut diperparah dengan turunnya kualitas atmosfir, hidrosfir, litosfir dan biosfir karena pencemaran.

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Interaksi antara lingkungan, manusia (host) dan bibit penyakit (agent) serta adanya pengaruh dari determinan kesehatan lainnya, dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit pada manusia.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap program dan kegiatan, terindikasi beberapa program dan kegiatan yang dapat dikerjakan secara sinergis dengan melibatkan dinas/instansi yang terkait. Hasil analisis menunjukkan terdapat program dan kegiatan DIBALE memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kesehatan lingkungan. Untuk kesinergisan program dan kegiatan tersebut, perlu meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan melibatkan mitra-mitra potensial lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Survei Demografi dan Kesehatan 2002 – 2003. BPS. Jakarta: 2003.

BPS Propinsi Jawa Barat. Hasil Susenas 2003. BPS Jabar, Bandung: 2003.

BPS Propinsi Jawa Barat. Perilaku Hidup Sehat Masyarakat Jawa Barat Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Manajemen Kesehatan Perkotaan. Jakarta . Depkes RI : 2002.

Chordia Chu. The Ecological of Public Health. Grifith. Griffith University Pers: 1994.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Konsep Kesehatan Perkotaan. Jakarta. Depkes RI: 2002.

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Profil Kesehatan. Dinas Kesehatan Jabar, Bandung: 2003.

Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Petunjuk Teknik Penyusunan ASIA dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia Dini di Daerah. Unicef. Jakarta: 1998.

Detels and Bealeghole. Text of Public Health. Oxford: 2002

Balibangda dan BPS Propinsi Jabar, Penelitian AKI dan AKB di Jawa Barat tahun 2003. Balitbangda Propinsi Jabar dan BPS Propinsi Jabar. Bandung: 2003.

Wardhana. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta : 1995

Soemirat. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta : 1994

DALANG DI BALIK WAYANG

DALANG DI BALIK WAYANG

 

Oleh:

Slamet Mulyana

 

 

 

Pengantar

            Di antara berbagai jenis kesenian tradisional yang hidup dan berkembang di Indonesia, wayang tampaknya masih menunjukkan eksistensinya. Berbagai pagelaran wayang masih terus dilakukan sampai saat ini, di berbagai tempat, pada berbagai kesempatan, dan oleh berbagai kalangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara rutin pagelaran wayang disiarkan baik oleh televisi maupun radio, dan program acara tersebut mendapat apresiasi yang cukup baik dari pemirsa atau pendengarnya.

            Kenyataan tersebut paling tidak membuktikan bahwa wayang (seni pewayangan) masih tetap eksis di tengah masyarakat penontonnya. Wayang memang telah dikenal luas dan didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena memiliki corak dan sifat yang khas serta mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi.

 

Eksistensi Wayang

Wayang merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang telah mampu bertahan, dari waktu ke waktu, dengan mengalami perubahan dan perkembangan sampai berbentuk seperti sekarang ini. Daya tahan wayang yang luar biasa terhadap berbagai perubahan pemerintahan, politik, sosial budaya maupun kepercayaan membuktikan bahwa wayang mempunyai fungsi dan peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Saat ini, fungsi dan peranan wayang tidak lagi difokuskan pada upacara-upacara ritual dan keagamaan, tetapi telah bergeser ke acara “Hiburan” (dengan H-besar) yang mengutamakan inti cerita dengan berbagai macam pengetahuan, filsafat hidup, nilai-nilai budaya, dan berbagai unsur seni yang semuanya berpadu dalam seni pedalangan.

Singkatnya, dengan kadar seni pedalangan yang cukup mantap dan sifatnya yang multi-dimensional, wayang telah banyak memikat masyarakat penontonnya. Bagi mereka, wayang dapat merupakan hiburan yang seringan-ringannya, tetapi juga dapat menjadi bahan pemikiran yang sedalam-dalamnya.

Wayang memang telah ikut serta mendewasakan masyarakat dengan jalan membekalinya dengan konsepsi-konsepsi yang mudah dihayati dan diresapkan dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Filsafat pewayangan membuat masyarakat penontonnya merenungkan hakekat hidup, asal dan tujuan hidup, manunggaling kawula gusti, kedudukan manusia dalam alam semesta, serta sangkan paraning dumadi yang dilambangkan dengan tancep kayon oleh ki dalang pada akhir pagelaran (Wibisono, 1993).

Berbeda dengan berbagai jenis kesenian tradisional lainnya, pagelaran wayang lebih banyak menyampaikan pesan rohaniah daripada pesan lahiriah (Sutarno, 1991). Dengan menonton wayang, kita diajak aktif, berfikir untuk memilah-milah, di manakah posisi kita saat ini. Nilai kemanusiaan dan berbagai pemikiran filosofis yang disampaikan para tokohnya, termasuk para punakawan, sering-sering bersifat sinamudana, tersamar, sehingga penonton tidak akan beranjak dari tempat duduknya meskipun lakon yang digelar mungkin pernah dilihatnya, bahkan mungkin lebih dari sekali-dua kali. Kalaupun mereka terkena sindiran karena dalang mengisahkan lakon yang kebetulan mirip dengan kisah kehidupannya, seringkali hal itu justru dianggap sebagai teguran halus, pangeling-eling, agar kita sadar akan kesalahan yang telah dilakukan. Alam pewayangan sering dijadikan sandaran atau pedoman sikap dan tingkah laku, bahkan karena begitu kuatnya mempengaruhi alam pikirannya sehingga merupakan sistem nilai budaya yang di antaranya didukung secara turun-temurun, diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Wibisono, 1993).

Dalam kakawin Arjunawiwaha, karya Mpu Kanwa seorang pujangga kraton pada masa pemerintahan Raja Airlangga di Jawa Timur, pada abad XI (1019-1042), Bab V bait 9, terdapat kalimat sebagai berikut:

Hananonton ringgit manangis asekel muda hidepan huwus wruh tuwin yan walulang inukir molah angucap hatur ning wang tresneng wisaya malaha ta wihikana ri tatwa nyan maya sahana-hana ning bawa siluman.

 

Artinya kira-kira:

Orang yang menonton wayang menangis, terpesona dan sedih meskipun sudah tahu bahwa yang ditonton itu hanyalah kulit dipahat, diberi bentuk manusia, dapat bertingkah dan berbicara. Yang menonton ibarat orang yang tamak akan harta dunia yang nikmat. Akibatnya mereka tergerak hatinya, tidak tahu bahwa sebenarnya hanya bayangan yang tampil laksana siluman belaka.

 

Dari kalimat di atas dapat disimpulkan sejak abad XI itu, pagelaran wayang telah mempesonakan penonton sampai mereka kehilangan keseimbangan emosinya (Haryanto, 1991).

Bagi orang  Jawa, eksistensi wayang (baca: wayang kulit) menempati kedudukan yang lebih spesifik. Karkono Partokusumo, seorang budayawan Jawa terkemuka, mengatakan bahwa wayang di Jawa mempunyai hakekat dan kandungannya sendiri. Kandungan wayang yang serba lambang, pada hakekatnya menunjukkan jati diri dan kepribadian  Jawa yang khas. Berbagai peralatan pagelaran wayang seperti kelir, gedebog, blencong, cempala dan sebagainya, semuanya merupakan ciptaan  orang Jawa yang mengandung makna-makna tertentu.

Selain itu, wayang-wayang tertentu merupakan lambang yang berbicara dalam filsafat Jawa. Misalnya saja, kayon atau kekayon atau gunungan. Gambar pohon dalam kayon melambangkan pohon surga, pohon kehidupan, pohon budi (pengetahuan), kalpataru (pohon penghargaan) dan merupakan bagian utama dari kayon, yang diartikan sebagai sumber pengetahuan atau pohon pengayom. Ada juga yang mengartikan bahwa kayon melambangkan kehidupan di dunia yang fana. Hal itu dihubungkan dengan tancep kayon sebagai sangkan paraning dumadi (kembali ke asal muasal). Masih banyak interprestasi lain tentang kayon, baik yang bersifat filosofis maupun mistis.

Tegasnya, keseluruhan pagelaran wayang, sejak dari pembukaan (talu) sampai berakhirnya pagelaran dengan tancep kayon, mempunyai kandungan filosofis yang tinggi. Tiap adegan dengan iringan gending sendiri-sendiri dan makin lama makin meningkat laras dan iramanya sehingga mencapai klimaks yang ditandai dengan tancep kayon, setelah semua masalah di dalam lakon terjawab dan berhasil diselesaikan. Kesemuanya itu menggambarkan kompleksitas kehidupan manusia di dunia ini dengan segala aspek dan dinamikanya, yang tidak lepas dari peran dan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan maupun sebagai makhluk sosial.

 

Eksistensi Dalang

Dalam pagelaran wayang, dalang menempati peran dan posisi yang sangat sentral. Ungkapan Jawa dhalange mangkel, wayange dipendem menunjukkan betapa besar peranan dalang dalam pagelaran wayang. Dalang merupakan sutradara sekaligus tokoh utama dalam pagelaran. Ia adalah penutur kisah, penyanyi lagu (suluk) yang mengajak memahami suasana pada saat-saat tertentu, pemimpin suara gamelan yang mengiringi, dan di atas segalanya, dalang merupakan pemberi jiwa pada wayang atau pelaku-pelaku manusianya (Von Groenendael, 1987).

Pada zaman dahulu, peranan dalang tidak terbatas sampai disitu. Sesuai dengan fungsi pewayangan sebagai upacara ritual dan keagamaan, yaitu untuk menyembah atau menghormati arwah leluhur, dalang pun dipandang sebagai penghubung antara manusia dengan jagat besar (makro-kosmos), antara komunitas dengan dunia spiritual. Oleh karenanya, dalang mempunyai tempat dan kedudukan yang terhormat dalam kehidupan masyarakat.

Lalu bagaimana posisi dan peranan dalang saat ini? Sesuai dengan perubahan dan perkembangan wayang yang saat ini telah beralih menjadi upacara modernisasi, meminjam istilah James L. Peacock dalam bukunya Rites of Modernization : Symbolic and Sosial Aspect of Indonesia Proletarian Drama, dalang pun mendapat peran baru yang tetap tidak menghilangkan pamornya di masyarakat. Saat ini, wayang diharapkan menjadi sarana komunikasi yang dapat menyampaikan konsepsi-konsepsi dan ide-ide baru yang sesuai dengan gerak langkah pembangunan. Sesuai dengan sifat pagelaran wayang yang multi-dimensional, maka para dalang sebagai figur utama dan sentral, sudah sewajarnya dapat tampil dalam berbagai peranan, sebagai komunikator, seniman, pendidik masyarakat, penghibur, juru penerang ataupun kritikus sosial.

Sebagai seniman, dalang dituntut penguasaannya atas unsur-unsur seni pedalangan, yang mencakup seni drama, seni rupa, seni kriya, seni sastra, seni suara, seni karawitan  dan seni gaya. Dalang pun harus menguasai 12 bidang keahlian yang merupakan persyaratan klasik tradisional yang sangat berat tetapi mendasar (Haryanto, 1988), yaitu : Antawacana, Renggep, Enges, Tutug, Pandai dalam sabetan, Pandai melawak; Pandai amardawa lagu, Pandai amardi basa, Faham Kawi Radya, Faham Parama Kawi, Faham Parama Sastra, dan Faham Awi Carita.

Dengan menguasai 12 persyaratan tersebut, diharapkan dalang menjadi tangguh dan sanggit, mampu menangkap selera dan suasana penonton, sanggup dan peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat di mana wayang dipagelarkan. Sebagai seniman, dalang dapat ikut serta memupuk apresiasi seni masyarakat penontonnya dalam mencintai dan melestarikan budaya tradisi, sehingga penetrasi kebudayaan asing yang negatif dapat dicegah ataupun dikurangi. Usaha ini akan berjalan efektif apabila dalang terus berusaha membekali diri serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga ia mampu mengajak masyarakat penontonnya kepada wawasan pemikiran yang lebih luas dan maju.

Bagaimanapun, pagelaran wayang akan menjadi menarik atau tidak, bergantung pada keterampilan dan kreativitas dalang dalam membawakan cerita, baik yang bersumber pada pakem pedalangan maupun cerita-cerita carangan (gubahan). Dengan demikian, melalui metode yang khusus dan gaya penyajian yang khas, dalang sekaligus telah mampu berperan sebagai pendidik masyarakat.

Seperti diketahui, wayang sebagai kesenian tradisional telah berakar pada kebudayaan masyarakat setempat, sehingga antara dalang dan wayang sebagai sumber dan media di satu pihak, dengan masyarakat penonton sebagai khalayak sasaran di lain pihak terdapat derajat homofili yang cukup tinggi. Ini berarti antara dalang dan masyarakat penontonnya terdapat berbagai kesamaan, yang antara lain mencakup nilai-nilai, kepercayaan, status sosial,dan sebagainya. Derajat homofili yang tinggi dalam pemanfaatan wayang memungkinkan ‘pesan-pesan’ yang disampaikan mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi khalayak sasaran.

Karakteristik lain dari pagelaran wayang, sebagaimana pagelaran kesenian tradisional umumnya, adalah adanya suatu bentuk teatral yang menonjol yang memungkinkan terciptanya komunikasi yang baik dan bersifat ‘dua-arah’ antara dalang dengan penontonnya. Memang, hakekat kesenian tradisional adalah adanya prinsip bahwa penonton merupakan bagian dari pentas itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, dalang sebagai komunikator secara cepat dapat mengetahui bagaimana reaksi (umpan balik) dari penonton terhadap pesan-pesan yang disampaikannya, baik isi dan atau cara penyampaiannya, apakah diterima atau sebaliknya ditolak. Hal itu memungkinkan dalang yang jeli dan terampil dapat mengontrol dan mengembangkan permainannya, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penonton sebagai suatu kewajaran (tanpa unsur paksaan).

Singkatnya, pemanfaatan wayang sebagai media komunikasi memungkinkan adanya daya vibrasi yang tinggi sehingga pesan yang disampaikan mudah diserap, diinterpretasikan serta mampu menghasilkan efek yang segera (vibral). Menurut Rakhmat (1996), efek yang segera sangat penting untuk efektivitas suatu komunikasi.  

Sebagaimana kesenian tradisional pada umumnya, terutama yang mempunya unsur dialog, pagelaran wayang juga mempunyai flesibilitas penyampaian pesan yang cukup tinggi. Tantangan yang muncul bagi para dalang adalah bagaimana mengembangkan materi-materi tambahan ke dalam suatu lakon, melalui proses penyaringan dan improvisasi, tanpa merusak pakem cerita secara keseluruhan. Jangan sampai hal tersebut justru akan menimbulkan “boomerang-effect” dari khalayak penonton. Pesan dan gerak anak wayang yang dimainkan hendaknya selalu mengikuti perkembangan zaman. Dalang sebagai juru penerang harus mampu membawakan pesan, issue, yang sedang hangat berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya segala nilai kehidupan, apa pun masalahnya, dapat diangkat kedalam lakon wayang, baik nilai estetis maupun nilai religiusnya. Daya tarik penyajian fenomena yang berkembang di tengah masyarakat seperti tentang masalah disiplin, kebersihan, Keluarga Berencana, kesehatan, AIDS, koperasi, tertib lalu lintas ataupun siskamling sangat bergantung kepada keterampilan dalang dalam meramu sajian. Yang tak kalah pentingnya adalah perhatian dalang terhadap situasi lokasi pagelaran (misalnya kantor pemerintah atau pemukiman penduduk) serta pada pertemuan apa pagelaran dilaksanakan (peringatan, jagongan atau peresmian sesuatu). Hal itu sebenarnya merupakan materi yang tidak akan pernah habis untuk digali dan selalu variatif. Materi-materi tersebut merupakan aksesoris, pelengkap, pada pakem pedalangan sehingga pagelaran wayang tetap digemari masyarakat penontonnya.

Sementara itu, karena sifat hiburannya, pagelaran wayang sering menyerap banyak penonton. Unsur-unsur hiburan yang mewarnai pagelaran wayang antara lain lagu-lagu kegemaran penonton, teknik memainkan wayang (lincah dan mahir), dan tentu saja yang paling menonjol adalah lawakannya baik tokoh punakawan maupun tokoh-tokoh lainnya. Kenyataan itulah antara lain yang mendorong beberapa dalang untuk melakukan berbagai improvisasi, khususnya dalam seni pakeliran. Para penonton sering memberikan reaksi yang mendukung kepada dalang yang mengadakan perubahan dan penyimpangan tetapi menggembirakan, daripada dalang yang patuh kepada pakem pedalangan tetapi terlalu serius dan kaku. Masyarakat penonton menginginkan hal-hal baru, sementara di lain pihak para dalang berusaha menempati unsur regu, yaitu ia harus dapat membuat pakeliran yang tidak membosankan (Sutarno, 1991). Hal seperti inilah yang antara lain dipertontonkan dalang beken Ki Anom Suroto, yang sering menyelipkan lagu-lagu rock ‘n roll dalam setiap adegan goro-goro atau lagu-lagu berlirik bahasa Inggris dengan iringan gamelan. Langkah yang hampir sama dilakukan dalang setan Ki Manteb Sudarsono melalui sajian sabetannya.

Improvisasi yang dilakukan beberapa dalang sebenarnya hanya merupakan variasi, selingan, tanpa mengurangi kualits pagelaran  wayang. Hal itu sekaligus merupakan salah satu cara agar wayang tetap digemari masyarakat penonton, terutama oleh kalangan muda. Terlepas dari kontroversi yang muncul, improvisasi yang dilakukan merupakan usaha positif bagi perkembangan dan pelestarian seni pewayangan, khususnya seni pakeliran. Tentu saja, hal itu harus dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Tugas para dalang untuk menyajikan pakeliran yang mampu  memadukan nilai etika dan estetika, yang sekaligus mewujudkan konsep keseimbangan dalam fungsi pewayangan, yaitu antara fungsi tontonan dan tuntutan, antara fungsi hiburan dan pendidikan.

 

Catatan Penutup

Dalam era globalisasi saat ini, tantangan untuk mempertahankan eksistensi wayang dengan dalang sebagai ujung tombaknya, sebagai salah satu warisan budaya nasional, terasa semakin berat. Masalhnya sekarang adalah bagaimana kita harus menentukan sikap sehingga nilai-nilai tradisional yang positif dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, sekaligus mencegah atau mengurangi berkembangnya nilai-nilai baru yang negatif.

Pemanfaatan wayang sebagai salah satu media komunikasi pembangunan merupakan langkah yang sangat positif dan bijaksana, sekaligus akan memberikan  manfaat ganda. Pertama, secara langsung hal itu merupakan usaha untuk memelihara, mengembangkan dan melestarikan wayang yang merupakan warisan nilai budaya nenek moyang bangsa. Apalagi jika diingat bahwa kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi dan informasi telah melahirkan berbagai kecenderungan baru dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Kedua, wayang sebagai suatu bentuk kesenian tradisional telah berakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, maka ia relatif memiliki kedekatan-kedekatan nilai, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dengan masyarakat setempat. Sebagai kesenian tradisional, wayang pun relatif memiliki kapasitas tinggi untuk “dititipi” pesan-pesan pembangunan, sehingga eksistensinya sebagai media komunikasi tidak hanya pelengkap tetapi merupakan “mitra sejajar” dari berbagai media komunikasi modern yang selama ini digunakan, baik media elektronika maupun media cetak.

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas dalang, tampaknya para dalang perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk melakukan pagelaran secara berkesinambungan. Penyediaan berbagai sarana dan prasarana seperti gedung  pertunjukan yang representatif dengan biaya sewa yang relatif murah, akan sangat membantu terlaksananya usaha tersebut. Kesempatan lain bagi para dalang untuk memperlihatkan dan meningkatkan kreasi dan keterampilannya adalah areana festival, seperti Festival Greget Dalang yang pernah diadakan di Solo, di mana para dalang dapat berkompetisi secara sehat dengan dalang-dalang lainnya serta tanggap dan bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Dalang-dalang yang berkualitas diharapkan mampu tampil sebagai komunikator yang tangguh dan siap menjawab tantangan perkembangan zaman. Dalang-dalang berkualitas merupakan ujung tombak untuk menegaskan citra pagelaran wayang, yang belakangan ini seringkali kalah pamor oleh pagelaran berbagai jenis kesenian lain yang lebih modern.

Lebih jauh, perlu pula dipikirkan adanya suatu “forum dialog” yang bisa dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, baik yang berupa seminar, saresehan, lokakarya ataupun yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut bisa dipertemukan para praktisi, teoritisi juga peminat dan pecinta wayang untuk bertukar pikiran, sehingga berbagai masukan untuk pengembangan dan pelestarian seni pewayangan.

Usaha-usaha tersebut merupakan pekerjaan besar, yang memerlukan proses panjang. Perlu adanya komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak yang berkepentingan, baik dari para pendukung pagelaran wayang (niyaga, pesinden, dan terutama dalang), peminat dan pecinta wayang dan juga pemerintah khususnya departemen-departeman terkait. Dengan adanya komitmen dan kerjasama ini diharapkan wayang, sebagai salah satu warisan budaya nasional, dapat terus dipelihara dan dipertahankan eksistensinya, bahkan dikembangkan untuk dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI

PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI

Oleh: Slamet Mulyana

Abstrak

Inovasi menjadi aspek yang teramat penting dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Inovasi juga menjadi suatu hal yang strategis ketika kevakuman serta rutinitas menjadi fenomena umum dalam sistem kerja. Inovasi sangat berati ketika tingkat produktivitas usaha menjadi hal yang mendasar bagi terbangunnya kemampuan persaingan. Inovasi akan terasakan maknanya ketika proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin terjadi dalam sistem inovasi. Dengan demikian difusi inovasi sebagai sustu proses transfer of knowledge menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Kondisi tersebut menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengkajian dan difusi teknologi baik dari kalangan akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha, industriawan, maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap faktor-faktor determinan dalam difusi teknologi secara lebih intensif, dan komunikasi adalah kata kuncinya

Kata Kunci: Inovasi, sistem inovasi, difusi teknologi, komunikasi

Pengantar

Kemampuan nasional suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana dan kualitas sumberdaya manusia, serta keterampilan teknis dan organisatoris untuk menggunakan unsur-unsur di atas secara efektif dan efesien. Upaya teknologis (technological effort) yang dimaksud adalah usaha sungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta mengakumulasikan pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaurkan dan menyesuaikan teknologi yang ada, dan/atau menciptakan teknologi baru. Penguasaan teknologi bukan mengacu hanya pada efisiensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga lebih cocok dengan kondisi lokal, serta kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih baik.

Usaha negara-negara berkembang memacu proses industrialisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, yang mampu menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berarti. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi setiap negara kecuali menyiasati berbagai wahana untuk meraih peluang-peluang yang terbuka dalam rangka peningkatan kapabilitas teknologi.

Berbagai usaha yang dilakukan seringkali terbentur pada kendala faktor-faktor yang bersifat struktural seperti penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, prasarana fisik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, kemampuan suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana, kualitas sumber daya manusia, serta keterampilan teknis dan organisatoris, untuk menggunakan unsur-unsur tersebut secara efektif dan efisien (Call, 1992).

Kondisi tersebut menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengkajian dan alih teknologi baik dari kalangan akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha, industriawan, maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap faktor-faktor tersebut secara lebih intensif, sehingga dapat menghasilkan rancangan strategi pengembangan industri dan teknologi yang memiliki daya saing tinggi baik secara nasional, regional maupun global.

Konsep Alih Teknologi

Secara sederhana, konsep alih teknologi dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi, di mana saluran yang dapat dipakai juga bermacam-macam. Sebagai contoh: alih teknologi dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing, memalui berbagai perjanjian bantuan teknis dan manajerial, melalui tukar-menukar tenaga ahli, melalui buku-buku, dan sebagainya.

Konsep alih teknologi dipahami secara berbeda-beda, seperti juga konsep kemampuan teknologi. Santikar (1981) menunjukkan bahwa ada empat macam konsep alih teknologi, di mana masing-masing konsep membutuhkan kemampuan teknologi dan pendalaman teknologi yang berbeda-beda. Keempat konsep alih teknologi tersebut adalah:

1. Alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah dapat digunakan di tempat yang baru, sedangkan sumber-sumber masukan sama sekali tidak diperhatikan.

2. Alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien, yaitu jika mereka telah dapat menjalankan mesin-mesin, menyiapkan skema masukan-keluaran, dan merencanakan penjualan.

3. Transmisi atau difusi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produktif lokal lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui program sub-contracting atau usaha-usaha diseminasi lainnya.

4. Pengembangan dan adaptasi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang telah memahami teknologi tersebut mulai mengadaptasinya untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik setempat ataupun dapat memodifikasinya untuk berbagai kebutuhan. Pada kasus-kasus tertentu yang dianggap berhasil, tenaga kerja lokal dapat mengembangkan teknik-teknik baru berdasarkan teknologi impor tadi.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknologi masyarakat mencapai taraf optimal, jika alih teknologi sudah sampai pada konsep yang keempat, yang dikenal dengan istilah reverse engineering. Untuk kasus-kasus negara berkembang, seperti Indonesia, dengan menyadari adanya berbagai keterbatasan maka alih teknologi dapat dikatakan berhasil jika konsep yang ketiga bisa dicapai, yaitu adanya transmisi atau difusi teknologi.

Jika dilihat prosesnya, alih teknologi dapat dilihat sebagai suatu proses yang dimulai sejak dari kontak awal penerima dengan pemilik teknologi; dilanjutkan dengan negosiasi terutama untuk mengatasi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sosial budaya antara pemilik dan penerima teknologi; kemudian tahap implementasi; serta proses umpan balik dan pertukaran yang terjadi terus-menerus, sampai hubungan antara pemilik dan penerima teknologi baru terputus.

Oleh karena itu, diperlukan pula jaringan alih teknologi baik secara intrainstitusional maupun interinstitusional. Jaringan tersebut dimaksudkan untuk membentuk dinamika belajar (dynamic learning) melalui belajar sambil bekerja (learning by doing), belajar sambil memakai (learning by using), dan belajar sambil saling berhubungan (learning by interacting). Kesemuanya itu merupakan jalur cepat berikutnya untuk meningkatkan produktivitas ke arah standar yang lebih tinggi secara terus-menerus.

Cara lain untuk alih teknologi adalah melalui inovasi terus-menerus (continious innovation) dalam hal produk dan proses produksi. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana membentuk sistem intrainstitusi dan interinstitusi yang dibutuhkan sehingga dapat tercipta learning by interacting dalam setiap kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan perubahan inkremental dalam produk maupun proses produksi, betapapun kecilnya perubahan tersebut.

Di lain pihak, permasalahan yang seringkali diangkat adalah bagaimana proses penerapan temuan teknologi atau alih teknologi dilakukan ? Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam usaha penerapan temuan teknologi maupun upaya melakukan alih teknologi ?

Saat ini, yang dimulai sejak sekali 1980-an, konsep prosedur pengkajian teknologi untuk melihat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses alih teknologi, yang dianjurkan dan diminati lebih mengarah pada pengkajian yang sifatnya terpadu, yaitu menyangkut tidak saja pada pengembangan teknologi (technology development), tetapi juga penilaian/evaluasi teknologi (technology evaluation) serta penilaian dan pengolaan teknologi (technology assessment and management) (Burge, 1993). Tahapan tersebut pada intinya terdiri dari tiga tahapan pokok, yaitu:

Tahap 1. Pengembangan teknologi
  1. Penilaian kebutuhan
  2. Pengembangan rancangan teknis
Tahap 2. Penilaian teknologi
  1. Ketepatan teknologi dari perspektif teknologi
  2. Ketepatan teknologi dari perspektif sosial/institusional
Tahap 3. Penilaian dampak dan Pengelolaan teknologi
  1. Penilaian dampak
  2. Pemantauan dampak dan pengelolaannya

Berdasarkan tiga tahapan tersebut, pertimbangan yang selanjutnya dilakukan dalam pengambilan keputusan baik untuk pengembangan, penerapan ataupun pengalihan teknologi adalah keterpaduan antara pertimbangan teknis, ekonomi, sosial maupun lingkungan yang melihat seberapa jauh pranata-pranata dalam masyarakat dapat menerima teknologi yang dimaksud. Bahkan dalam tahap pertama pun diharapkan adanya pertimbangan mengenai pandangan stakeholders dan masyarakat pada umumnya mengenai kebutuhan akan suatu teknologi tertentu.

Permasalahan yang akan muncul adalah seberapa jauh ketentuan normatif tersebut, yang dianjurkan oleh lembaga internasional, telah dan dapat dilaksanakan di dalam pertimbangan penerapan maupun alih teknologi? Dalam hal ini diperlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai institusi yang terkait, sehingga berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dan aspek-aspek yang akan mempengaruhi proses alih teknologi dapat dibicarakan dan dicarikan solusinya secara sinergis, dan pada akhirnya alih teknologi dapat berjalan melalui proses akselerasi secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Peranan Teknologi dan Permasalahannya

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi dimensi baru dalam persaingan internasional yang berkaitan erat dengan laju perkembangan teknologi yang makin pesat dan persaingan industri yang makin tajam. Perkembangan teknologi (technological progress) telah disadari mampu memberikan keuntungan ekonomi, sehingga negara-negara berkembang berusaha untuk mengembangkan potensinya untuk menyerap, mengadakan dan mengimplementasikan teknologi.

Betapa pentingnya peranan teknologi dalam perjalanan suatu bangsa ditunjukkan oleh keberhasilan industrialisasi di negara-negara maju dan NIEs (Newly Industrializing Economics). Dalam kasus NIEs seperti Korea Selatan, Taiwan atau Singapura, keberhasilan mereka dalam beralih dari strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor dengan mengandalkan pada produk akhir dan padat karya ke produk-produk yang lebih canggih, berlangsung sejalan dengan peningkatan kapabilitas teknologi yang terarah serta dengan landasan yang kokoh dan lebih merata (Pangestu dan Basri, 1995).

Pengalaman di beberapa negara juga menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas teknologi berlangsung secara bertahap. Pengertian bertahap di sini lebih mengacu pada kematangan dalam menjalani setiap tahap, yang sekaligus menjamin kesiapan dan landasan yang kokoh untuk memasuki tahapan lebih lanjut. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan social absorption capacity dari suatu bangsa/masyarakat menghadapi proses transformasi, yang meliputi antara lain: aspek sosiokultural, kesiapan sumber daya manusia, aspek kelembagaan, dan kesiapan birokrasi (Pangestu dan Basri, 1995; Sutrisno, 1994; Thee, Jusmaliani dan Indrawati, 1995). Faktor lainnya adalah kesiapan infrastruktur dalam arti yang luas, meliputi tidak hanya infrastruktur fisik melainkan juga infrastruktur pemasaran, infrastruktur kuangan, kapabilitas informasi, kapabilitas teknologi, dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah Indonesia juga mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk menumbuhkan daya saing bangsa dalam memproduksi barang dan jasa, yang berbasis sumber daya lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan (sustainable). Hal tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, di mana pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dilakukan melalui empat program nasional, yang meliputi (1) Iptek dalam dunia usaha, (2) diseminasi informasi iptek, (3) peningkatan sumber daya Iptek, serta (4) kemandirian dan keunggulan Iptek.

Komitmen tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK). Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan: (1) upaya penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi strategis, serta peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan; (2) penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu sosial dan budaya, yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi, untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi; serta (4) penguatan tarikan pasar bagi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalannya kemudian adalah sampai saat ini masih banyak kegiatan produktif masyarakat yang memerlukan dukungan iptek, baik yang berskala kecil, menengah atau besar, belum bisa dipenuhi secara optimal. Operasional lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah (seperti LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, LEN dan lain-lain), perguruan tinggi (seperti ITB, UI, UGM, UNPAD,dan lain-lain), ataupun industri/perusahaan swasta memang sudah lama berjalan, tetapi belum menunjukkan peran dan fungsi yang optimal dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi aktivitas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu, antara lain:

Pertama, alih teknologi tidak berjalan lancar dan lebih terbatas pada kemampuan operasional karena lemahnya pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya: kemampuan memperoleh dan mengalihkan teknologi yang telah dipilih, kemampuan menyesuaikan (mengadaptasi) teknologi tersebut sesuai dengan keadaan setempat, dan kemampuan melatih masyarakat dalam penggunaan teknologi tersebut.

Kedua, kegiatan penelitian dan pengembangan dalam arti yang sebenarnya tidak atau sangat sedikit dilakukan, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan inovatif berbagai lembaga litbang baik pemerintah, perguruan tinggi maupun industri. Sebagai contoh, kegiatan litbang industri (perusahaan manufaktur) pada umumnya terbatas pada kegiatan uji coba bahan baku atau pengendalian mutu, dan tidak memperhatikan perubahan–perubahan pada sisi permintaan/pasar.

Ketiga, kemampuan teknologi berbagai lembaga litbang sebagian besar baru terbatas pada kemampuan investasi, produksi dan beberapa perubahan kecil, sedangkan kemampuan pemasaran masih sangat lemah atau hampir tidak ada. Hal tersebut menyebabkan produk-produk yang dihasilkan lembaga litbang tidak populer di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan faktor keempat, yaitu tidak adanya keterkaitan yang jelas antara berbagai lembaga litbang serta antara berbagai kelompok potensial dalam masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai unit antara (intermediate institution), yang dapat berperan dan berfungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan dan tuntutan konsumen/pasar dengan keberadaan dan kemampuan lembaga litbang sebagai produsen iptek.

Dalam hal diseminasi iptek hasil litbang, keberadaan unit-unit antara (intermediate institution), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), suplier swasta, instansi teknis terkait, ataupun konsorsium yang dibentuk oleh msyarakat, pemerintah dan swasta, sangat penting dan berguna baik sebagai unit teknis praktis maupun sebagai fasilitator. Dengan kata lain, unit-unit antara mempunyai peran dan fungsi yang strategis dan potensial dalam membantu proses diseminasi iptek hasil litbang secara aktual dan berkelanjutan. Dengan pendekatan matching programme antara simpul-simpul iptek dan unit-unit bisnis diharapkan muncul sinergi baru, yang dapat meningkatkan akselerasi aliran (diseminasi) iptek, serta terjadinya solusi terarah (focusing solution) kepada persoalan langsung kebutuhan pengguna dan penghasil iptek.

Perlunya Intervensi Dalam Difusi Teknologi

Inovasi menjadi aspek yang teramat penting dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Inovasi juga menjadi suatu hal yang strategis ketika kevakuman serta rutinitas menjadi fenomena umum dalam sistem kerja. Inovasi sangat berati ketika tingkat produktivitas usaha menjadi hal yang mendasar bagi terbangunnya kemampuan persaingan. Inovasi akan terasakan maknanya ketika proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin terjadi dalam sistem inovasi. Dengan demikian difusi inovasi sebagai sustu proses transfer of knowledge menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Berbagai insiatif program pemerintah telah banyak di dilakukan untuk melakukan kegiatan difusi dimaksud. Inisiatif dan program dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dunia usaha dan industri didasarkan pada absorpsi produk litbang. Difusi inovasi menjadi suatu yang sangat penting dan diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mendorong prosesnya.

Walaupun masalah difusi inovasi ini telah banyak dibahas diberbagai kesempatan, baik dalam bentuk kajian maupun seminar, difusi inovasi tetap menjadi suatu tema yang cukup aktual dibahas, terutama ketika ditengarai kondisi iklim inovasi masih belum berkembang di negeri ini. Hal tersebut terlihat dari kondisi dunia usaha yang masih mencari suatu instant teknologi dalam mendorong produktivitas usahanya dibandingkan dengan kebutuhan mengembangkan litbangnya. Di sisi lain keberadaan produk litbang yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi belum dapat dijadikan andalan dunia usaha mauapun industri dalam proses produksinya.

Alasan klasik mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi dalam mendorong terjadinya difusi inovasi adalah karena terjadinya kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar tersebut terkait dengan adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan (need requirement) inovasi dari pihak industri dan dunia usaha dengan produk yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan adanya kelemahan dalam perilaku organisasi, kemampuan sumberdaya manusia maupun kapasitas manajerial. Akses informasi terhadap teknologi juga menjadi alasan terjadinya kegagalan pasar ini. Akibat kondisi tersebut memunculkan macetnya sistem transaksi dan ujungnya iklim inovasi menjadi mandeg.

Alasan lain adalah perlunya intervensi kebijakan dalam prooses difusi adalah kegagalan ‘sistemic’ yang diakibatkan kelemahan dalam keterkaitan (linkage) serta interaksi (interaction) antara berbagai aktor dalam sistem inovasi. Dengan kondisi tersebut ketergantungan fungsional antar berbagai elemen/aktor sistem inovasi tidak terbangun menjadi suatu proses sinergitas. Adanya kegagalan pasar dan kegagalan “sistemic” tersebut dapat membatasi pengembangan kapasitas absorptif dunia usaha dan industri atau secara umum mengurangi kemampuan industri dan dunia usaha dalam melakukan identifikasi, akses dan penggunaan teknologi.

Alasan lain perlunya dukungan difusi inovasi produk litbang menjadi fokus kebijakan pemerintah adalah untuk memaksimalkan investasi terutama melihat pengembalian investasi (return of investmen/ROI) dari kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Berbagai upaya untuk menunjukkan pengembalian pengeluaran biaya litbang juga merefleksikan program yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembiayaan yang sedang berjalan. Adanya persaingan di bidang industri dan teknologi, pengembangan ekonomi regional, stabilitas dalam percaturan bisnis dan “job creation” merupakan alasan lain perlunya intervensi kebijakan di bidang difusi inovasi terutama dalam bentuk program disfusi teknologi berorientasi pengguna (demand driven). Dengan memahami berbagai alasan tadi sekaligus dalam rangka memperbaiki kegagalan pasar dalam mengakses informasi, intervensi kebijakan dapat lebih ekstensif dan komperehensif.

Peranan Komunikasi dalam Difusi Teknologi

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa iptek belum secara optimal dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pada sektor usaha tradisional berskala kecil dan menengah termasuk usaha-usaha yang dilakukan IKM/UKM.

Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah belum terfokusnya pemanfaatan dan penyebaran informasi (diseminasi) iptek pada sasarannya. Aspek penyebaran informasi/komunikasi memegang peranan penting untuk tercapainya proses adopsi iptek pada masyarakat. Proses adopsi tersebut terutama menyangkut pengemasan produk iptek yang berorientasi kebutuhan masyarakat konsumen; metode diseminasi yang digunakan; dan optimalisasi simpul-simpul iptek. Hal-hal tersebut dilakukan masih dalam kapasitas terbatas oleh produsen iptek, yakni lembaga-lembaga penelitian (lemlitbang) dan perguruan tinggi.

Untuk melihat pemanfaatan iptek di masyarakat, terutama masyarakat IKM/UKM, dapat dirujuk proyek percontohan kebijakan penyebaran iptek di daerah yang telah menerima program iptekda. Namun demikian, pengaruh dari program tersebut sampai saat ini belum menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang berbasis pada pemanfaatan iptek secara optimal.

Aspek lain yang perlu dikaji secara mendalam adalah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk memperlancar arus komunikasi dan penyebaran informasi iptek (diseminasi), ternyata masih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kapabilitas lembaga tersebut kurang memadai serta belum optimalnya intensitas komunikasi pada proses pendampingan dan pembinaan program iptekda tersebut. Padahal pemerintah daerah dapat berperan dalam menentukan sarana dan prasarana melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya untuk menciptakan arus komunikasi yang memadai.

Kendala lain dalam proses difusi inovasi iptek oleh masyarakat /IKM adalah: (1) rendahnya tingkat kemampuan dan keterampilan SDM yang berperan dalam proses difusi inovasi; (2) terbatasnya informasi pusat-pusat iptek akibat lemahnya pola dan jaringan komunikasi serta penyebarannnya di masyarakat; serta (3) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses diseminasi iptek belum memadai.

Dalam hal ini komunikasi memiliki peran yang sangat penting; tidak mungkin terjadi proses inovasi tanpa komunikasi. Hadiat (2002) mengungkapkan fungsi komunikasi dalam sistem inovasi nasional, bahwa sebuah sistem tidak bisa lepas dari aspek-aspek yang terkait dengan pola interaksi, relationship dan linkage, di mana komunikasi menjadi instrumen proses utamanya. Komunikasi dan informasi bukan saja berperan sebagai fungsi yang memungkinkan proses internal sebuah elemen berjalan, tetapi juga mempersambungkan jejaring yang dibentuk elemen-elemen sistem tersebut.

Ljunberg (1982 dalam Gogor Nurharyoko, 2002), melihat peran komunikasi dan inovasi sebagai keseluruhan pada suatu rangkaian proses inovasi yang dianggap suatu jaringan yang kompleks dari alur komunikasi yang menghubungkan tahap-tahap dari proses inovasi tersebut. Kemudian Fischer et.al (1977) menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses pengambilalihan (handling-over) dari paket informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya. Brown dan Eisenhardt (1995) juga menyatakan bahwa komunikasi terstruktur (structured communication) merupakan satu prasyarat yang menentukan dalam komunikasi internal maupun eksternal untuk keberhasilan suatu proses inovasi. Michael Gibbons et.al (1997) menyatakan bahwa ada dua unsur penting dalam sistem komunikasi dalam proses inovasi, yakni mobilitas dan selektivitas. Mobilitas adalah proses komunikasi antarpeneliti dalam konteks di mana peneliti tersebut selalu berpindah dari satu situs penelitian ke situs penelitian yang lain. Pada unsur ini, komunikasi yang dilakukan dapat memberikan suatu pembentukan ide-ide baru yang sangat berguna dalam mengkreasikan inovasi baru. Intensitas komunikasi selama mobilitas tersebut berbanding lurus dengan semakin besarnya kesempatan untuk dihasilkannya inovasi-inovasi baru. Unsur selektivitas adalah diperlukannya suatu proses dalam berkomunikasi, di mana para pelaku dapat menentukan dengan baik masalah yang akan dipecahkan dalam suatu skala prioritas yang tepat ( Nurharyoko, 2002).

Selanjutnya, Ulijn (2000) menambahkan unsur ketiga, refleksivitas, yaitu perlunya diperhatikan kompetensi dari para pelaku proses komunikasi dalam inovasi tersebut, dari konteks refleksinya dengan kultur. Misalnya, satu kompetensi dalam bidang komunikasi tertentu pada suatu kultur tertentu, bisa dianggap kurang kompeten pada kultur yang berbeda.

Pada transformasi informasi dari suatu proses inovasi, menurut Stuart Macdonald (1992) dalam Nurharyoko (2002) menyatakan bahwa kondisi ketika informasi itu dibentuk (generated) oleh satu sumber informasi, bisa jadi berbeda kondisinya (circumstance) dengan kondisi ketika informasi tersebut diterima oleh penerima. Perbedaan ini merupakan kendala besar dalam menerjemahkan secara tepat kandungan informasi tersebut, oleh karenanya diperlukan suatu saluran komunikasi (communication channel) yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah penerima informasi dalam menginterpretasikan kandungan informasi yang disampaikan lewat proses komunikai tersebut.

Peran komunikasi dalam sistem inovasi amat penting karena inovasi secara hakiki adalah jaringan kompleks dari sejumlah alur komunikasi yang menghubungkan tahap-tahap dari proses inovasi (Ljunberg, 1982, dalam Gogor Nurharyoko, 2002: 1). Lebih dari itu, komunikasi terstruktur (structured communication) merupakan sebuah prasyarat yang menentukan dalam komunikasi internal dan eksternal untuk keberhasilan proses inovasi.

Sedemikian penting peran komunikasi dalam inovasi, “kepadatan komunikasi” (communication-density) merupakan suatu variabel kunci dalam proses inovasi yang berhasil. Peningkatan kerapatan/kepadatan komunikasi merupakan indikasi bagi peningkatan difusi isi yang dikomunikasikan yang diyakini akan meningkatkan kondusivitas bagi terjadinya inovasi baru.

Bahkan karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi diidentifikasi berbeda dalam setiap tahapan inovasi (Butler, 1997, dalam Gogor, 2002: 2). Untuk tahapan spekulasi (speculation research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi adalah:

(1) Komunikasi personal antarpeneliti yang sangat tergantung keberhasilannya dengan keterampilan tak teraba (tacit) dari peneliti yang terlibat;

(2) Struktur komunikasi biasanya nonformal dan fleksibel. Untuk tahapan eksploitasi (exploitative research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi biasanya lebih spesifik, terjadi proses dimana keterampilan tak teraba mulai ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih jelas dan spesifik, dan struktur komunikasi bergeser ke bentuk yang lebih formal.

(3) Tahap eksploitasi (exploratory research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi sudah sampai pada tahap sangat spesifik dan langsung berorientasi pada pencapaian sasaran yang jelas, segala hal yang sifatnya tak teraba (tacit) sudah seluruhnya bisa ditransformasikan ke bentuk yang spesifik dan bisa dialihkan (transferable) ke seluruh pihak yang terlibat dalam proses inovasi, dan struktur komunikasi sudah sangat formal, lebih terbatas, dan kaku (rigid)

Hal tersebut di atas akan terwujud jika terjadi kebersamaan dalam makna (the commonness in meaning), maka komunikasi dalam proses inovasi harus memenuhi beberapa persyaratan, terutama adanya “trust atau sikap percaya” dari khalayak. Para komunikatornya pun harus melek huruf secara sosial – psikologis – kultural” (socially, psychologically, and culturally literate).

Beberapa prinsip manajemen komunikasi dan inovasi yang penting guna mempercepat pemapanan sistem inovasi nasional adalah sebagai berikut (Santoso S. Hamijoyo, 2002: 4):

a. Lembaga riset-inovasi harus benar-benar menjadi salah satu pranata sosial yang memiliki kewibawaan nasional, sama wibawanya dengan misalnya, pranata politik, keamanan, keuangan, perdagangan.

b. Meraih posisi atau mereposisi diri sebagai prioritas nasional dengan fokus kegiatan strategis yang spesifik (tegas) dengan menerapkan kriteria keberhasilan secara konsekuen.

c. Menentukan dan memelopori terobosan-terobosan baru iptek-inovasi dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan, industri nasional, dengan tujuan selain meningkatkan pangsa pasar (market share) juga menguasai pangsa peluang (opportunity share).

d. Secara jujur dan berani mengevaluasi diri menemukan landasan untuk mengadakan reformasi manajemen guna mengantisipasi tugas-tugas menurut persyaratan-persyaratan baru yang diperkirakan. Salah satu sasaran utama ialah penyegaran dan perbaikan SDM, meningkatkan efisiensi dan kinerja dengan menekan “overhead cost” yang menekan biaya pengembangan, organisasional dan rekayasa.

e. Mencegah apa yang dikalangan reformis manajemen bisnis sebagai “genetical inbreeding”, yang mematikan keberanian berinovasi dengan mengganti para pengelola dan pelaku riset yang sudah terlalu lama mangkal dalam bidang-bidang riset yang sama.

f. Membangun kemitraan antar lembaga riset inovasi untuk secara sinergis menghimpun modal intelektual, mencegah berulang-ulangnya riset inovasi yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan mempercepat transformasi industri, teknologi, perdagangan, dan sektor-sektor lain.

g. Inovasi dan penyebarannya secara berhasil biasanya diprakarsai dan dikelola oleh pimpinan yang kuat, berwibawa, imajinatif, dan bersemangat wira usaha.

Sejalan dengan perubahan tahapan dan kegiatan litbang yang disertai dengan perubahan jenis komunikasi yang semula bersifat luwes dan informal ke arah komunikasi yang lebih terstruktur, spesifik dan kaku maka persoalan yang kerap muncul adalah berbedanya kondisi ketika informasi dihasilkan dan saat ia diterima khalayak. Perbedaan kondisi tadi dapat menjadi kendala dalam menerjemahkan secara tepat kandungan informasi. Untuk mengatasinya, demikian Mcdonald (1992, dalam Gogor, 2002) menyatakan pentingnya suatu kanal komunikasi yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah penerima informasi dalam menginterpretasikan kandungan informasi yang disampaikan melalui proses komunikasi tersebut sehingga terciptanya kebersamaan dalam makna.

Daftar Pustaka

Hadiat, 2002, Komersialisasi Produk Litbang, Sebuah Proses Pembelajaran, Lembaga Pengembangan Inovasi, (LPI) Jakarta.

Krainz, Gerhard. 1997. “Managing the Integration of New Technology (MINT)” dalam Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programmes. Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Mulyana, Deddy. 2004. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Rogers, E.M. Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovations, The Free Press, London

Rogers, Everett M., 1983, Diffusion of Innovations, Free Press, London

_______________, 1995, Diffusions of Innovations Forth Edition, Tree Press, New York.

Tubbs, Stewart L, dan Sylvia Moss, 2000, Humman Coommunication, Konteks-konteks Komunikasi, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Twiss, Brian C., 1992, Managing Technological Innovation, Pitman, London.



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.