PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI

PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI

Oleh: Slamet Mulyana

Abstrak

Inovasi menjadi aspek yang teramat penting dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Inovasi juga menjadi suatu hal yang strategis ketika kevakuman serta rutinitas menjadi fenomena umum dalam sistem kerja. Inovasi sangat berati ketika tingkat produktivitas usaha menjadi hal yang mendasar bagi terbangunnya kemampuan persaingan. Inovasi akan terasakan maknanya ketika proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin terjadi dalam sistem inovasi. Dengan demikian difusi inovasi sebagai sustu proses transfer of knowledge menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Kondisi tersebut menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengkajian dan difusi teknologi baik dari kalangan akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha, industriawan, maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap faktor-faktor determinan dalam difusi teknologi secara lebih intensif, dan komunikasi adalah kata kuncinya

Kata Kunci: Inovasi, sistem inovasi, difusi teknologi, komunikasi

Pengantar

Kemampuan nasional suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana dan kualitas sumberdaya manusia, serta keterampilan teknis dan organisatoris untuk menggunakan unsur-unsur di atas secara efektif dan efesien. Upaya teknologis (technological effort) yang dimaksud adalah usaha sungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta mengakumulasikan pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaurkan dan menyesuaikan teknologi yang ada, dan/atau menciptakan teknologi baru. Penguasaan teknologi bukan mengacu hanya pada efisiensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga lebih cocok dengan kondisi lokal, serta kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih baik.

Usaha negara-negara berkembang memacu proses industrialisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, yang mampu menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berarti. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi setiap negara kecuali menyiasati berbagai wahana untuk meraih peluang-peluang yang terbuka dalam rangka peningkatan kapabilitas teknologi.

Berbagai usaha yang dilakukan seringkali terbentur pada kendala faktor-faktor yang bersifat struktural seperti penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, prasarana fisik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, kemampuan suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana, kualitas sumber daya manusia, serta keterampilan teknis dan organisatoris, untuk menggunakan unsur-unsur tersebut secara efektif dan efisien (Call, 1992).

Kondisi tersebut menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengkajian dan alih teknologi baik dari kalangan akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha, industriawan, maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap faktor-faktor tersebut secara lebih intensif, sehingga dapat menghasilkan rancangan strategi pengembangan industri dan teknologi yang memiliki daya saing tinggi baik secara nasional, regional maupun global.

Konsep Alih Teknologi

Secara sederhana, konsep alih teknologi dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi, di mana saluran yang dapat dipakai juga bermacam-macam. Sebagai contoh: alih teknologi dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing, memalui berbagai perjanjian bantuan teknis dan manajerial, melalui tukar-menukar tenaga ahli, melalui buku-buku, dan sebagainya.

Konsep alih teknologi dipahami secara berbeda-beda, seperti juga konsep kemampuan teknologi. Santikar (1981) menunjukkan bahwa ada empat macam konsep alih teknologi, di mana masing-masing konsep membutuhkan kemampuan teknologi dan pendalaman teknologi yang berbeda-beda. Keempat konsep alih teknologi tersebut adalah:

1. Alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah dapat digunakan di tempat yang baru, sedangkan sumber-sumber masukan sama sekali tidak diperhatikan.

2. Alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien, yaitu jika mereka telah dapat menjalankan mesin-mesin, menyiapkan skema masukan-keluaran, dan merencanakan penjualan.

3. Transmisi atau difusi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produktif lokal lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui program sub-contracting atau usaha-usaha diseminasi lainnya.

4. Pengembangan dan adaptasi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang telah memahami teknologi tersebut mulai mengadaptasinya untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik setempat ataupun dapat memodifikasinya untuk berbagai kebutuhan. Pada kasus-kasus tertentu yang dianggap berhasil, tenaga kerja lokal dapat mengembangkan teknik-teknik baru berdasarkan teknologi impor tadi.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknologi masyarakat mencapai taraf optimal, jika alih teknologi sudah sampai pada konsep yang keempat, yang dikenal dengan istilah reverse engineering. Untuk kasus-kasus negara berkembang, seperti Indonesia, dengan menyadari adanya berbagai keterbatasan maka alih teknologi dapat dikatakan berhasil jika konsep yang ketiga bisa dicapai, yaitu adanya transmisi atau difusi teknologi.

Jika dilihat prosesnya, alih teknologi dapat dilihat sebagai suatu proses yang dimulai sejak dari kontak awal penerima dengan pemilik teknologi; dilanjutkan dengan negosiasi terutama untuk mengatasi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sosial budaya antara pemilik dan penerima teknologi; kemudian tahap implementasi; serta proses umpan balik dan pertukaran yang terjadi terus-menerus, sampai hubungan antara pemilik dan penerima teknologi baru terputus.

Oleh karena itu, diperlukan pula jaringan alih teknologi baik secara intrainstitusional maupun interinstitusional. Jaringan tersebut dimaksudkan untuk membentuk dinamika belajar (dynamic learning) melalui belajar sambil bekerja (learning by doing), belajar sambil memakai (learning by using), dan belajar sambil saling berhubungan (learning by interacting). Kesemuanya itu merupakan jalur cepat berikutnya untuk meningkatkan produktivitas ke arah standar yang lebih tinggi secara terus-menerus.

Cara lain untuk alih teknologi adalah melalui inovasi terus-menerus (continious innovation) dalam hal produk dan proses produksi. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana membentuk sistem intrainstitusi dan interinstitusi yang dibutuhkan sehingga dapat tercipta learning by interacting dalam setiap kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan perubahan inkremental dalam produk maupun proses produksi, betapapun kecilnya perubahan tersebut.

Di lain pihak, permasalahan yang seringkali diangkat adalah bagaimana proses penerapan temuan teknologi atau alih teknologi dilakukan ? Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam usaha penerapan temuan teknologi maupun upaya melakukan alih teknologi ?

Saat ini, yang dimulai sejak sekali 1980-an, konsep prosedur pengkajian teknologi untuk melihat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses alih teknologi, yang dianjurkan dan diminati lebih mengarah pada pengkajian yang sifatnya terpadu, yaitu menyangkut tidak saja pada pengembangan teknologi (technology development), tetapi juga penilaian/evaluasi teknologi (technology evaluation) serta penilaian dan pengolaan teknologi (technology assessment and management) (Burge, 1993). Tahapan tersebut pada intinya terdiri dari tiga tahapan pokok, yaitu:

Tahap 1. Pengembangan teknologi
  1. Penilaian kebutuhan
  2. Pengembangan rancangan teknis
Tahap 2. Penilaian teknologi
  1. Ketepatan teknologi dari perspektif teknologi
  2. Ketepatan teknologi dari perspektif sosial/institusional
Tahap 3. Penilaian dampak dan Pengelolaan teknologi
  1. Penilaian dampak
  2. Pemantauan dampak dan pengelolaannya

Berdasarkan tiga tahapan tersebut, pertimbangan yang selanjutnya dilakukan dalam pengambilan keputusan baik untuk pengembangan, penerapan ataupun pengalihan teknologi adalah keterpaduan antara pertimbangan teknis, ekonomi, sosial maupun lingkungan yang melihat seberapa jauh pranata-pranata dalam masyarakat dapat menerima teknologi yang dimaksud. Bahkan dalam tahap pertama pun diharapkan adanya pertimbangan mengenai pandangan stakeholders dan masyarakat pada umumnya mengenai kebutuhan akan suatu teknologi tertentu.

Permasalahan yang akan muncul adalah seberapa jauh ketentuan normatif tersebut, yang dianjurkan oleh lembaga internasional, telah dan dapat dilaksanakan di dalam pertimbangan penerapan maupun alih teknologi? Dalam hal ini diperlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai institusi yang terkait, sehingga berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dan aspek-aspek yang akan mempengaruhi proses alih teknologi dapat dibicarakan dan dicarikan solusinya secara sinergis, dan pada akhirnya alih teknologi dapat berjalan melalui proses akselerasi secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Peranan Teknologi dan Permasalahannya

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi dimensi baru dalam persaingan internasional yang berkaitan erat dengan laju perkembangan teknologi yang makin pesat dan persaingan industri yang makin tajam. Perkembangan teknologi (technological progress) telah disadari mampu memberikan keuntungan ekonomi, sehingga negara-negara berkembang berusaha untuk mengembangkan potensinya untuk menyerap, mengadakan dan mengimplementasikan teknologi.

Betapa pentingnya peranan teknologi dalam perjalanan suatu bangsa ditunjukkan oleh keberhasilan industrialisasi di negara-negara maju dan NIEs (Newly Industrializing Economics). Dalam kasus NIEs seperti Korea Selatan, Taiwan atau Singapura, keberhasilan mereka dalam beralih dari strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor dengan mengandalkan pada produk akhir dan padat karya ke produk-produk yang lebih canggih, berlangsung sejalan dengan peningkatan kapabilitas teknologi yang terarah serta dengan landasan yang kokoh dan lebih merata (Pangestu dan Basri, 1995).

Pengalaman di beberapa negara juga menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas teknologi berlangsung secara bertahap. Pengertian bertahap di sini lebih mengacu pada kematangan dalam menjalani setiap tahap, yang sekaligus menjamin kesiapan dan landasan yang kokoh untuk memasuki tahapan lebih lanjut. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan social absorption capacity dari suatu bangsa/masyarakat menghadapi proses transformasi, yang meliputi antara lain: aspek sosiokultural, kesiapan sumber daya manusia, aspek kelembagaan, dan kesiapan birokrasi (Pangestu dan Basri, 1995; Sutrisno, 1994; Thee, Jusmaliani dan Indrawati, 1995). Faktor lainnya adalah kesiapan infrastruktur dalam arti yang luas, meliputi tidak hanya infrastruktur fisik melainkan juga infrastruktur pemasaran, infrastruktur kuangan, kapabilitas informasi, kapabilitas teknologi, dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah Indonesia juga mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk menumbuhkan daya saing bangsa dalam memproduksi barang dan jasa, yang berbasis sumber daya lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan (sustainable). Hal tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, di mana pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dilakukan melalui empat program nasional, yang meliputi (1) Iptek dalam dunia usaha, (2) diseminasi informasi iptek, (3) peningkatan sumber daya Iptek, serta (4) kemandirian dan keunggulan Iptek.

Komitmen tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK). Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan: (1) upaya penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi strategis, serta peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan; (2) penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu sosial dan budaya, yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi, untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi; serta (4) penguatan tarikan pasar bagi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalannya kemudian adalah sampai saat ini masih banyak kegiatan produktif masyarakat yang memerlukan dukungan iptek, baik yang berskala kecil, menengah atau besar, belum bisa dipenuhi secara optimal. Operasional lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah (seperti LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, LEN dan lain-lain), perguruan tinggi (seperti ITB, UI, UGM, UNPAD,dan lain-lain), ataupun industri/perusahaan swasta memang sudah lama berjalan, tetapi belum menunjukkan peran dan fungsi yang optimal dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi aktivitas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu, antara lain:

Pertama, alih teknologi tidak berjalan lancar dan lebih terbatas pada kemampuan operasional karena lemahnya pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya: kemampuan memperoleh dan mengalihkan teknologi yang telah dipilih, kemampuan menyesuaikan (mengadaptasi) teknologi tersebut sesuai dengan keadaan setempat, dan kemampuan melatih masyarakat dalam penggunaan teknologi tersebut.

Kedua, kegiatan penelitian dan pengembangan dalam arti yang sebenarnya tidak atau sangat sedikit dilakukan, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan inovatif berbagai lembaga litbang baik pemerintah, perguruan tinggi maupun industri. Sebagai contoh, kegiatan litbang industri (perusahaan manufaktur) pada umumnya terbatas pada kegiatan uji coba bahan baku atau pengendalian mutu, dan tidak memperhatikan perubahan–perubahan pada sisi permintaan/pasar.

Ketiga, kemampuan teknologi berbagai lembaga litbang sebagian besar baru terbatas pada kemampuan investasi, produksi dan beberapa perubahan kecil, sedangkan kemampuan pemasaran masih sangat lemah atau hampir tidak ada. Hal tersebut menyebabkan produk-produk yang dihasilkan lembaga litbang tidak populer di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan faktor keempat, yaitu tidak adanya keterkaitan yang jelas antara berbagai lembaga litbang serta antara berbagai kelompok potensial dalam masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai unit antara (intermediate institution), yang dapat berperan dan berfungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan dan tuntutan konsumen/pasar dengan keberadaan dan kemampuan lembaga litbang sebagai produsen iptek.

Dalam hal diseminasi iptek hasil litbang, keberadaan unit-unit antara (intermediate institution), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), suplier swasta, instansi teknis terkait, ataupun konsorsium yang dibentuk oleh msyarakat, pemerintah dan swasta, sangat penting dan berguna baik sebagai unit teknis praktis maupun sebagai fasilitator. Dengan kata lain, unit-unit antara mempunyai peran dan fungsi yang strategis dan potensial dalam membantu proses diseminasi iptek hasil litbang secara aktual dan berkelanjutan. Dengan pendekatan matching programme antara simpul-simpul iptek dan unit-unit bisnis diharapkan muncul sinergi baru, yang dapat meningkatkan akselerasi aliran (diseminasi) iptek, serta terjadinya solusi terarah (focusing solution) kepada persoalan langsung kebutuhan pengguna dan penghasil iptek.

Perlunya Intervensi Dalam Difusi Teknologi

Inovasi menjadi aspek yang teramat penting dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Inovasi juga menjadi suatu hal yang strategis ketika kevakuman serta rutinitas menjadi fenomena umum dalam sistem kerja. Inovasi sangat berati ketika tingkat produktivitas usaha menjadi hal yang mendasar bagi terbangunnya kemampuan persaingan. Inovasi akan terasakan maknanya ketika proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin terjadi dalam sistem inovasi. Dengan demikian difusi inovasi sebagai sustu proses transfer of knowledge menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Berbagai insiatif program pemerintah telah banyak di dilakukan untuk melakukan kegiatan difusi dimaksud. Inisiatif dan program dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dunia usaha dan industri didasarkan pada absorpsi produk litbang. Difusi inovasi menjadi suatu yang sangat penting dan diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mendorong prosesnya.

Walaupun masalah difusi inovasi ini telah banyak dibahas diberbagai kesempatan, baik dalam bentuk kajian maupun seminar, difusi inovasi tetap menjadi suatu tema yang cukup aktual dibahas, terutama ketika ditengarai kondisi iklim inovasi masih belum berkembang di negeri ini. Hal tersebut terlihat dari kondisi dunia usaha yang masih mencari suatu instant teknologi dalam mendorong produktivitas usahanya dibandingkan dengan kebutuhan mengembangkan litbangnya. Di sisi lain keberadaan produk litbang yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi belum dapat dijadikan andalan dunia usaha mauapun industri dalam proses produksinya.

Alasan klasik mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi dalam mendorong terjadinya difusi inovasi adalah karena terjadinya kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar tersebut terkait dengan adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan (need requirement) inovasi dari pihak industri dan dunia usaha dengan produk yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan adanya kelemahan dalam perilaku organisasi, kemampuan sumberdaya manusia maupun kapasitas manajerial. Akses informasi terhadap teknologi juga menjadi alasan terjadinya kegagalan pasar ini. Akibat kondisi tersebut memunculkan macetnya sistem transaksi dan ujungnya iklim inovasi menjadi mandeg.

Alasan lain adalah perlunya intervensi kebijakan dalam prooses difusi adalah kegagalan ‘sistemic’ yang diakibatkan kelemahan dalam keterkaitan (linkage) serta interaksi (interaction) antara berbagai aktor dalam sistem inovasi. Dengan kondisi tersebut ketergantungan fungsional antar berbagai elemen/aktor sistem inovasi tidak terbangun menjadi suatu proses sinergitas. Adanya kegagalan pasar dan kegagalan “sistemic” tersebut dapat membatasi pengembangan kapasitas absorptif dunia usaha dan industri atau secara umum mengurangi kemampuan industri dan dunia usaha dalam melakukan identifikasi, akses dan penggunaan teknologi.

Alasan lain perlunya dukungan difusi inovasi produk litbang menjadi fokus kebijakan pemerintah adalah untuk memaksimalkan investasi terutama melihat pengembalian investasi (return of investmen/ROI) dari kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Berbagai upaya untuk menunjukkan pengembalian pengeluaran biaya litbang juga merefleksikan program yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembiayaan yang sedang berjalan. Adanya persaingan di bidang industri dan teknologi, pengembangan ekonomi regional, stabilitas dalam percaturan bisnis dan “job creation” merupakan alasan lain perlunya intervensi kebijakan di bidang difusi inovasi terutama dalam bentuk program disfusi teknologi berorientasi pengguna (demand driven). Dengan memahami berbagai alasan tadi sekaligus dalam rangka memperbaiki kegagalan pasar dalam mengakses informasi, intervensi kebijakan dapat lebih ekstensif dan komperehensif.

Peranan Komunikasi dalam Difusi Teknologi

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa iptek belum secara optimal dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pada sektor usaha tradisional berskala kecil dan menengah termasuk usaha-usaha yang dilakukan IKM/UKM.

Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah belum terfokusnya pemanfaatan dan penyebaran informasi (diseminasi) iptek pada sasarannya. Aspek penyebaran informasi/komunikasi memegang peranan penting untuk tercapainya proses adopsi iptek pada masyarakat. Proses adopsi tersebut terutama menyangkut pengemasan produk iptek yang berorientasi kebutuhan masyarakat konsumen; metode diseminasi yang digunakan; dan optimalisasi simpul-simpul iptek. Hal-hal tersebut dilakukan masih dalam kapasitas terbatas oleh produsen iptek, yakni lembaga-lembaga penelitian (lemlitbang) dan perguruan tinggi.

Untuk melihat pemanfaatan iptek di masyarakat, terutama masyarakat IKM/UKM, dapat dirujuk proyek percontohan kebijakan penyebaran iptek di daerah yang telah menerima program iptekda. Namun demikian, pengaruh dari program tersebut sampai saat ini belum menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang berbasis pada pemanfaatan iptek secara optimal.

Aspek lain yang perlu dikaji secara mendalam adalah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk memperlancar arus komunikasi dan penyebaran informasi iptek (diseminasi), ternyata masih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kapabilitas lembaga tersebut kurang memadai serta belum optimalnya intensitas komunikasi pada proses pendampingan dan pembinaan program iptekda tersebut. Padahal pemerintah daerah dapat berperan dalam menentukan sarana dan prasarana melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya untuk menciptakan arus komunikasi yang memadai.

Kendala lain dalam proses difusi inovasi iptek oleh masyarakat /IKM adalah: (1) rendahnya tingkat kemampuan dan keterampilan SDM yang berperan dalam proses difusi inovasi; (2) terbatasnya informasi pusat-pusat iptek akibat lemahnya pola dan jaringan komunikasi serta penyebarannnya di masyarakat; serta (3) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses diseminasi iptek belum memadai.

Dalam hal ini komunikasi memiliki peran yang sangat penting; tidak mungkin terjadi proses inovasi tanpa komunikasi. Hadiat (2002) mengungkapkan fungsi komunikasi dalam sistem inovasi nasional, bahwa sebuah sistem tidak bisa lepas dari aspek-aspek yang terkait dengan pola interaksi, relationship dan linkage, di mana komunikasi menjadi instrumen proses utamanya. Komunikasi dan informasi bukan saja berperan sebagai fungsi yang memungkinkan proses internal sebuah elemen berjalan, tetapi juga mempersambungkan jejaring yang dibentuk elemen-elemen sistem tersebut.

Ljunberg (1982 dalam Gogor Nurharyoko, 2002), melihat peran komunikasi dan inovasi sebagai keseluruhan pada suatu rangkaian proses inovasi yang dianggap suatu jaringan yang kompleks dari alur komunikasi yang menghubungkan tahap-tahap dari proses inovasi tersebut. Kemudian Fischer et.al (1977) menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses pengambilalihan (handling-over) dari paket informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya. Brown dan Eisenhardt (1995) juga menyatakan bahwa komunikasi terstruktur (structured communication) merupakan satu prasyarat yang menentukan dalam komunikasi internal maupun eksternal untuk keberhasilan suatu proses inovasi. Michael Gibbons et.al (1997) menyatakan bahwa ada dua unsur penting dalam sistem komunikasi dalam proses inovasi, yakni mobilitas dan selektivitas. Mobilitas adalah proses komunikasi antarpeneliti dalam konteks di mana peneliti tersebut selalu berpindah dari satu situs penelitian ke situs penelitian yang lain. Pada unsur ini, komunikasi yang dilakukan dapat memberikan suatu pembentukan ide-ide baru yang sangat berguna dalam mengkreasikan inovasi baru. Intensitas komunikasi selama mobilitas tersebut berbanding lurus dengan semakin besarnya kesempatan untuk dihasilkannya inovasi-inovasi baru. Unsur selektivitas adalah diperlukannya suatu proses dalam berkomunikasi, di mana para pelaku dapat menentukan dengan baik masalah yang akan dipecahkan dalam suatu skala prioritas yang tepat ( Nurharyoko, 2002).

Selanjutnya, Ulijn (2000) menambahkan unsur ketiga, refleksivitas, yaitu perlunya diperhatikan kompetensi dari para pelaku proses komunikasi dalam inovasi tersebut, dari konteks refleksinya dengan kultur. Misalnya, satu kompetensi dalam bidang komunikasi tertentu pada suatu kultur tertentu, bisa dianggap kurang kompeten pada kultur yang berbeda.

Pada transformasi informasi dari suatu proses inovasi, menurut Stuart Macdonald (1992) dalam Nurharyoko (2002) menyatakan bahwa kondisi ketika informasi itu dibentuk (generated) oleh satu sumber informasi, bisa jadi berbeda kondisinya (circumstance) dengan kondisi ketika informasi tersebut diterima oleh penerima. Perbedaan ini merupakan kendala besar dalam menerjemahkan secara tepat kandungan informasi tersebut, oleh karenanya diperlukan suatu saluran komunikasi (communication channel) yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah penerima informasi dalam menginterpretasikan kandungan informasi yang disampaikan lewat proses komunikai tersebut.

Peran komunikasi dalam sistem inovasi amat penting karena inovasi secara hakiki adalah jaringan kompleks dari sejumlah alur komunikasi yang menghubungkan tahap-tahap dari proses inovasi (Ljunberg, 1982, dalam Gogor Nurharyoko, 2002: 1). Lebih dari itu, komunikasi terstruktur (structured communication) merupakan sebuah prasyarat yang menentukan dalam komunikasi internal dan eksternal untuk keberhasilan proses inovasi.

Sedemikian penting peran komunikasi dalam inovasi, “kepadatan komunikasi” (communication-density) merupakan suatu variabel kunci dalam proses inovasi yang berhasil. Peningkatan kerapatan/kepadatan komunikasi merupakan indikasi bagi peningkatan difusi isi yang dikomunikasikan yang diyakini akan meningkatkan kondusivitas bagi terjadinya inovasi baru.

Bahkan karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi diidentifikasi berbeda dalam setiap tahapan inovasi (Butler, 1997, dalam Gogor, 2002: 2). Untuk tahapan spekulasi (speculation research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi adalah:

(1) Komunikasi personal antarpeneliti yang sangat tergantung keberhasilannya dengan keterampilan tak teraba (tacit) dari peneliti yang terlibat;

(2) Struktur komunikasi biasanya nonformal dan fleksibel. Untuk tahapan eksploitasi (exploitative research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi biasanya lebih spesifik, terjadi proses dimana keterampilan tak teraba mulai ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih jelas dan spesifik, dan struktur komunikasi bergeser ke bentuk yang lebih formal.

(3) Tahap eksploitasi (exploratory research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi sudah sampai pada tahap sangat spesifik dan langsung berorientasi pada pencapaian sasaran yang jelas, segala hal yang sifatnya tak teraba (tacit) sudah seluruhnya bisa ditransformasikan ke bentuk yang spesifik dan bisa dialihkan (transferable) ke seluruh pihak yang terlibat dalam proses inovasi, dan struktur komunikasi sudah sangat formal, lebih terbatas, dan kaku (rigid)

Hal tersebut di atas akan terwujud jika terjadi kebersamaan dalam makna (the commonness in meaning), maka komunikasi dalam proses inovasi harus memenuhi beberapa persyaratan, terutama adanya “trust atau sikap percaya” dari khalayak. Para komunikatornya pun harus melek huruf secara sosial – psikologis – kultural” (socially, psychologically, and culturally literate).

Beberapa prinsip manajemen komunikasi dan inovasi yang penting guna mempercepat pemapanan sistem inovasi nasional adalah sebagai berikut (Santoso S. Hamijoyo, 2002: 4):

a. Lembaga riset-inovasi harus benar-benar menjadi salah satu pranata sosial yang memiliki kewibawaan nasional, sama wibawanya dengan misalnya, pranata politik, keamanan, keuangan, perdagangan.

b. Meraih posisi atau mereposisi diri sebagai prioritas nasional dengan fokus kegiatan strategis yang spesifik (tegas) dengan menerapkan kriteria keberhasilan secara konsekuen.

c. Menentukan dan memelopori terobosan-terobosan baru iptek-inovasi dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan, industri nasional, dengan tujuan selain meningkatkan pangsa pasar (market share) juga menguasai pangsa peluang (opportunity share).

d. Secara jujur dan berani mengevaluasi diri menemukan landasan untuk mengadakan reformasi manajemen guna mengantisipasi tugas-tugas menurut persyaratan-persyaratan baru yang diperkirakan. Salah satu sasaran utama ialah penyegaran dan perbaikan SDM, meningkatkan efisiensi dan kinerja dengan menekan “overhead cost” yang menekan biaya pengembangan, organisasional dan rekayasa.

e. Mencegah apa yang dikalangan reformis manajemen bisnis sebagai “genetical inbreeding”, yang mematikan keberanian berinovasi dengan mengganti para pengelola dan pelaku riset yang sudah terlalu lama mangkal dalam bidang-bidang riset yang sama.

f. Membangun kemitraan antar lembaga riset inovasi untuk secara sinergis menghimpun modal intelektual, mencegah berulang-ulangnya riset inovasi yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan mempercepat transformasi industri, teknologi, perdagangan, dan sektor-sektor lain.

g. Inovasi dan penyebarannya secara berhasil biasanya diprakarsai dan dikelola oleh pimpinan yang kuat, berwibawa, imajinatif, dan bersemangat wira usaha.

Sejalan dengan perubahan tahapan dan kegiatan litbang yang disertai dengan perubahan jenis komunikasi yang semula bersifat luwes dan informal ke arah komunikasi yang lebih terstruktur, spesifik dan kaku maka persoalan yang kerap muncul adalah berbedanya kondisi ketika informasi dihasilkan dan saat ia diterima khalayak. Perbedaan kondisi tadi dapat menjadi kendala dalam menerjemahkan secara tepat kandungan informasi. Untuk mengatasinya, demikian Mcdonald (1992, dalam Gogor, 2002) menyatakan pentingnya suatu kanal komunikasi yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah penerima informasi dalam menginterpretasikan kandungan informasi yang disampaikan melalui proses komunikasi tersebut sehingga terciptanya kebersamaan dalam makna.

Daftar Pustaka

Hadiat, 2002, Komersialisasi Produk Litbang, Sebuah Proses Pembelajaran, Lembaga Pengembangan Inovasi, (LPI) Jakarta.

Krainz, Gerhard. 1997. “Managing the Integration of New Technology (MINT)” dalam Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programmes. Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Mulyana, Deddy. 2004. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Rogers, E.M. Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovations, The Free Press, London

Rogers, Everett M., 1983, Diffusion of Innovations, Free Press, London

_______________, 1995, Diffusions of Innovations Forth Edition, Tree Press, New York.

Tubbs, Stewart L, dan Sylvia Moss, 2000, Humman Coommunication, Konteks-konteks Komunikasi, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Twiss, Brian C., 1992, Managing Technological Innovation, Pitman, London.

About these ads

1 Response to “PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI”


  1. 1 muhnursukri 23 Juni, 2010 pukul 1:28 pm

    tolong artikel ini dikirim ke alamat email saya


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s





Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: