Posts Tagged 'Everett M. Rogers'

TEORI DIFUSI INOVASI

Latar Belakang Teori

Munculnya Teori Difusi Inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903, ketika seorang sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan Kurva Difusi berbentuk S (S-shaped Diffusion Curve). Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekolompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu dimana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu.

Pemikiran Tarde menjadi penting karena secara sederhana bisa menggambarkan kecenderungan yang terkait dengan proses difusi inovasi. Rogers (1983) mengatakan, Tarde’s S-shaped diffusion curve is of current importance because “most innovations have an S-shaped rate of adoption”. Dan sejak saat itu tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian-penelitian sosiologi.

Pada tahun 1940, dua orang sosiolog, Bryce Ryan dan Neal Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbarui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasimodel kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ryan dan Gross menyatakan bahwa “The rate of adoption of the agricultural innovation followed an S-shaped normal curve when plotted on a cumulative basis over time.”

Perkembangan berikutnya dari teori Difusi Inovasi terjadi pada tahun 1960, di mana studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Di sinilah muncul tokoh-tokoh teori Difusi Inovasi seperti Everett M. Rogers dengan karya besarnya Diffusion of Innovation (1961); F. Floyd  Shoemaker yang bersama Rogers menulis Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach (1971) sampai Lawrence A. Brown yang menulis Innovation Diffusion: A New Perpective (1981).

 

Esensi Teori

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa  difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.” 

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

(1)   Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

(2)   Saluran komunikasi; ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidakperlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

(3)   Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalammenerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.

(4)   Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama   

Lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995) memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi (perceived atrribute of innovasion), (2) jenis keputusan inovasi (type of innovation decisions), (3) saluran komunikasi (communication channels), (4) kondisi sistem sosial (nature of social system), dan (5) peran agen perubah (change agents). 

Sementara itu tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi mencakup:

1.      Tahap Munculnya Pengetahuan (Knowledge) ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan/manfaat dan bagaimana suatu inovasi berfungsi

2.      Tahap Persuasi (Persuasion) ketika seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) membentuk sikap baik atau tidak baik

3.      Tahap Keputusan (Decisions) muncul ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan adopsi atau penolakan sebuah inovasi.

4.      Tahapan Implementasi (Implementation), ketika sorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya menetapkan penggunaan suatu inovasi.

5.      Tahapan Konfirmasi (Confirmation), ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya.

 

Kategori Adopter

Anggota sistem sosial dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter (penerima inovasi) sesuai dengan tingkat keinovatifannya (kecepatan dalam menerima inovasi). Salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujuakan adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi, yang telah duji oleh Rogers (1961).   Gambaran tentang pengelompokan adopter dapat dilihat sebagai berikut:

1.      Innovators: Sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Cirinya: petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, kemampuan ekonomi tinggi

2.      Early Adopters (Perintis/Pelopor): 13,5% yang menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Cirinya: para teladan (pemuka pendapat), orang yang dihormati, akses di dalam tinggi

3.      Early Majority (Pengikut Dini): 34% yang menjadi pera pengikut awal. Cirinya: penuh pertimbangan, interaksi internal tinggi.

4.      Late Majority (Pengikut Akhir): 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Cirinya: skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan social, terlalu hati-hati.

5.      Laggards (Kelompok Kolot/Tradisional): 16% terakhir adalah kaum kolot/tradisional. Cirinya: tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, bukan opinion leaders,sumberdaya terbatas.

 

Penerapan dan keterkaitan teori

Pada awalnya, bahkan dalam beberapa perkembangan berikutnya,  teori Difusi Inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Rogers dan Shoemaker (1971) menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (invention), (2) difusi (diffusion), dan (3) konsekuensi (consequences). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru  dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi.

Sejak  tahun 1960-an, teori difusi inovasi berkembang lebih jauh di mana fokus kajian tidak hanya dikaitkan dengan proses perubahan sosial dalam pengertian sempit. Topik studi atau penelitian difusi inovasi mulai dikaitkan dengan berbagai fenomena kontemporer yang berkembang di masyarakat. Berbagai perpektif pun menjadi dasar dalam pengkajian proses difusi inovasi,seperti perspektif ekonomi, perspektif ’market and infrastructure’ (Brown, 1981). Salah satu definisi difusi inovasi dalam taraf perkembangan ini antara lain dikemukakan  Parker (1974), yang  mendefinisikan difusi sebagai suatu proses yang berperan memberi nilai tambah pada fungsi produksi atau proses ekonomi. Dia juga menyebutkan bahwa difusi merupakan suatu tahapan dalam proses perubahan teknik (technical change). Menurutnya difusi merupakan suatu tahapan dimana keuntungan dari suatu inovasi berlaku umum. Dari inovator, inovasi diteruskan melalui pengguna lain hingga akhirnya menjadi hal yang biasa dan diterima sebagai bagian dari kegiatan produktif.

Berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR), 1996, menyebutkan ada 4 (empat) dimensi pemanfaatan pengetahuan (knowledge utilization), yaitu

1.      Dimensi Sumber (SOURCE) diseminasi, yaitu insitusi, organisasi, atau individu yang bertanggunggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru.

2.      Dimensi Isi (CONTENT) yang didiseminasikan, yaitu pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya.

3.      Dimensi Media (MEDIUM) Diseminasi, yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan.

4.      Dimensi Pengguna (USER), yaitu pengguna dari pengetahuan dan produk dimaksud.

Bahan Referensi

Hanafi, Abdillah. 1987. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional

Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovations, London: The Free Press.

Rogers, Everett M., 1983, Diffusion of Innovations. London: The Free Press.

Rogers, Everett M, 1995, Diffusions of Innovations, Forth Edition. New York: Tree Press.

Brown, Lawrence A., Innovation Diffusion: A New Perpevtive. New York: Methuen and Co.

PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DAN MEDIA LITERASI

PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DAN MEDIA LITERASI

DI INDONESIA

Oleh: Agus Setiaman dan Slamet Mulyana

Pendahuluan

Everett M. Rogers dalam bukunya Communication Technology; The New Media in Society (dalam Mulyana, 1999), mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat, dikenal empat era komunikasi yaitu era tulis, era media cetak, era media telekomunikasi dan era media komunikasi interaktif. Dalam era terakhir media komunikasi interaktif dikenal media komputer, videotext dan teletext, teleconferencing, TV kabel dan sebagainya.

Marshall McLuhan dalam bukunya Understanding Media – The Extensions of Man (1999), mengemukakan ide bahwa “ medium is message” (pesan media ya media itu sendiri). McLuhan menganggap media sebagai perluasan manusia dan bahwa media yang berbeda-beda mewakili pesan yang berbeda-beda. Media juga menciptakan dan mempengaruhi cakupan serta bentuk dari hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan manusia. Pengaruh media telah berkembang dari individu kepada masyarakat. Dengan media setiap bagian dunia dapat dihubungkan menjadi desa global.

Pengaruh media yang demikian besar kepada masyarakat menghantarkan pemikiran McLuhan untuk menyampaikan Teori Determinime Teknologi yang mulanya menuai banyak kritik dan menebar berbagai tuduhan. Ada yang menuduh bahwa McLuhan telah melebih-lebihkan pengaruh media. Tetapi dengan kemajuan teknologi komunikasi massa, media memang telah sangat maju. Saat ini, media ikut campur tangan dalam kehidupan kita secara lebih cepat daripada yang sudah-sudah dan juga memperpendek jarak di antara bangsa-bangsa. Ungkapan Mcluhan tidak dapat lagi dipandang sebagaisebuah ramalan belaka. Sebagai sebuah perbandingan perkembangan teknologi media dewasa ini; dibutuhkan hampir 100 tahun untuk berevolusi dari telegraf ke teleks, tetapi hanya dibutuhkan 10 tahun sebelum faks menjadi populer. Enam atau tujuh tahun yang lalu, internet masih merupakan barang baru tetapi sekarang mereka-mereka yang tidak tahu menggunakan internet akan di anggap ketinggalan!

Di masyarakat dapat disaksikan bahwa teknologi komunikasi terutama televisi, komputer dan internet telah mengambil alih beberapa fungsi sosial manusia (masyarakat), setiap saat kita semua menyaksikan realitas baru di masyarakat, dimana realitas itu tidak sekedar sebuah ruang yang merefleksikan kehidupan masyarakat nyata dan peta analog atau simulasi-simulasi dari suatu masyarakat tertentu yang hidup dalam media dan alam pikiran manusia, akan tetapi sebuah ruang dimana manusia bisa hidup di dalamnya. Media massa merupakan salah satu kekuatan yang sangat mempengaruhi umat manusia di abad 21. Media ada di sekeliling kita, media mendominasi kehidupan kita dan bahkan mempengaruhi emosi serta pertimbangan kita.

Keberadaan media dimana-mana dan juga periklanan telah mengubah pengalaman sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Media merupakan unsur penting dalam pergaulan sosial masa kini. Kebudayaan masyarakat tidak terlepas dari media, dan budaya itu sendiri direpresentasikan dalam media.

Sekarang ini eksploitasi pers dan media interaktif telah menuju ke arah penciptaan supremasi media yang mengancam keberadaan cara pandang objektif dan ruang publik. Hal ini sesuai dengan pandangan teori hegemoni; peran media bukan lagi sebagai pengawas (watchdog) pemerintah, tetapi justru menopang keberadaan kaum kapitalis dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka.

Strinati menyatakan bahwa “…budaya pop dan media massa merupakan subjek dari produksi, reproduksi, dan transformasi hegemoni melalui institusi masyarakat sipil yang mencakup area produksi budaya dan konsumsi… institusi-institusi tersebut meliputi pendidikan, keluarga, kelompok gereja, dan lain-lain”. Media dapat menjadi kunci untuk mempengaruhi khalayak melalui informasi yang diberikan dan ide-ide yang ditanamkan. Melalui proses ini dapat dilihat peran media secara ideologi. Hal semacam ini dominan dilakukan oleh negara-negara Barat yang membentuk pesan-pesan berbau hegemoni.

Di sisi lain, keberadaan media massa dewasa ini dinilai telah dijejali oleh informasi atau berita-berita yang menakutkan, seperti kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, dan sebagainya. Bahkan media massa, kini menjadi penyebar pesan pesimisme. Akibatnya, media massa justeru sangat menakutkan bagi masyarakat. Di negara-negara berkembang, banyak sekali dijumpai kenyataan bahwa harapan-harapan yang diciptakan oleh pesan komunikasi dalam media massa menimbulkan frustrasi, karena tidak terpenuhi harapan yang dipaparkan media itu.

Dalam upaya menyikapi pengaruh media massa seperti itu, saat ini berkembang pemikiran tentang media literasi. Kajian ini merupakan gerakan penting di kalangan kumpulan-kumpulan advokasi di negara maju untuk mengendalikan kepentingan dan pengaruh media massa dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta membantu kita merancang tindakan dalam menangani pengaruh media massa. Dalam kata lain, kajian ini membantu individu menjadi melek media.

Tujuan dasar literasi media ialah mengajar khalayak dan pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik di balik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan atau idea yang diimplikasikan oleh pesan atau citra itu. Seseorang pengguna media yang mempunyai literasi media atau melek media akan berupaya memberi reaksi dan menilai sesuatu pesan media dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kajian literasi media menyediakan pengetahuan, informasi dan statistik tentang media dan budaya, serta memberi pengguna media dengan satu set peralatan untuk berfikir dengan kritis terhadap idea, produk atau citra yang dismpaikan dan dijual oleh isimedia massa.

Hegemoni Media Massa

Memasuki abad ke 21, industri mediatengah berada di dalam perubahan yang cepat. Kerajaan-kerajaan media mulai membangun diri dengan skala yang besar. Merger ataupun pembelian media lain dalam industri media terjadi dimana-mana dengan nilai perjanjian yang sangat besar. Semakin lama bisnis media semakin besar dan melibatkan hampir seluruh outlet media yang ada dengan kepemilikan yang makin terkonsentrasi. Masyarakat mulai tenggelam dalam dunia yang dipenuhi oleh media. Apakah masyarakat terlayani dengan informasi yang aktual, beragam dan sesuai dengan kepentingan mereka oleh industri ini, atau perkembangan yang luar biasa ini hanya untuk meningkatkan keuntungan bagi “segelintir” orang yang terlibat dalam industri ini.

Media, menurut sudut pandang model pasar (Croteau dan Hoynes, 2001), dilihat sebagai tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan atas hukum permintaan dan persediaan. Model ini memperlakukan media layaknya barang dan jasa lainnya. Bisnis media beroperasi dalam apa yang disebut sebagai “dual product” market, pasar dengan dua produk. Secara bersamaan menjual dua jenis “produk” yang sama sekaliberbeda pada dua jenis pembeli yang sama sekali berbeda. Dalam kenyataan, konsumen yang direspon oleh perusahaan media adalah pengiklan, bukan orang yang membaca, menonton, atau mendengarkan media.Ini tentu saja dapat menjelaskan bagaimana acara-acara di televisi misalnya,tampil hampir seragam. Apabila hasil riset menyatakan banyak orang yang menontonnya maka pengiklan akan memasang iklan pada slot acara tersebut, yang berarti pemasukan, sehingga tidak ada alasan untuk stasiun televisi untuk mengubahnya.

Bila dilihat dari sudut pandang lainnya, dengan menggunakan model ruang publik, media lebih dari hanya sekedar alat pengejar keuntungan. Media merupakan sumber informasi yang utama dimana informasi harus beredar dengan bebas, tanpa intervensi pemerintah yang menghalangi aliran ide. Sudut pandang ini melihat orang lebih sebagai anggota masyarakat daripada konsumen, maka dari itu media seharusnya “melayani” masyarakat tersebut.

Pertumbuhan media begitu pesat pada abad ke-20 dengan sejumlah regulasi dan deregulasi yang ikut mewarnai perkembangan industri ini. Bila pada awal abad ke-20 konglomerasi media sangat dibatasi, keadaan pada akhir abad ini berubah drastis dimana terjadi akusisi dan merger dalam skala yang besar. Pertumbuhan yang terjadi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga outlet media semakin beragam. Media yang menggunakan teknologi yang lebih awal dipaksa untuk berevolusi untuk menghadapi media yang berteknologi lebih baru. Contohnya peluncuran koran USA Today pada tahun 1982 yang menampilkan berita dalam ukuran kecil dengan banyak foto-foto berwarna serta dihiasi dengan tampilan grafis merupakan cara koran untuk mengimitasi gaya dan format televisi.

Seiring dengan berjalannya waktu, difasilitasi dengan lingkungan regulasi yang semakin longgar, perusahaan media yang besar bergabung atau membeli perusahaan media lainnya untuk membuat konglomerasi media yang lebih besar dan juga global. Dilihat dari sudut pandang “pasar”, hal ini wajar dalam rangka untuk memperbesar penjualan, efisiensi dalam produksi, dan memposisikan diri terhadap kompetitor. Namun bila dilihat dari sudut pandang ruang publik, hal ini tidak menjamin terlayaninya kepentingan publik (public interest). Jumlah outlet media yang banyak belum tentu menjamin terpenuhinya content yang menjadi kepentingan publik.

Tren yang berlaku pada struktur industri media akhir-akhir ini adalah Pertumbuhan, Integrasi, Globalisasi, dan Pemusatan Kepemilikan. Proses restrukturisasi pada industri media telah mengizinkan para konglomerat untuk menjalankan strategi-strategi yang diarahkan untuk memaksimalkan keuntungan, mengurangi biaya, dan meminimalkan resiko. Perubahandalam struktur media serta prakteknya berpengaruh nyata pada isi media. Pengejaran keuntungan menjuruskan media pada homogenisasi dan trivialisasi (membuat sesuatu yang tidak penting). Isi pada media akan sering berbenturan dan menyesuaikan pada kepentingan bisnis yang mengejar keuntungan.

Hegemoni, menurut pandangan Gramsci (1971)tidak hanya menunjukkan dominasi dalam kontrol ekonomi dan politik saja, namun juga menunjukkan keampuan dari suatu kelas sosial yang dominan untuk memproyeksikan cara mereka dalam memandang dunia. Jadi, mereka yang mempunyai posisi di bawahnya menerima hal tersebut sebagai anggapan umum yang sifatnya alamiah.

Budaya yang tersebar merata di dalam masyarakat pada waktu tertentu dapat diinterpretasikan sebagai hasil atau perwujudan hegemoni, perwujudan dari penerimaan “konsesual”oleh kelompok-kelompok gagasan subordinat, nilai-nilai, dan kepemimpinan kelompok dominan tersebut. Menurut Gramsci, kelompok dominan tampaknya bukan semata-mata bisa mempertahankan dominasi karena kekuasaan, bisa jadi karena masyarakat sendiri yang mengijinkan.

Dalam hal ini media massa merupakan instrumen untuk menyebarkan dan memperkuat hegemoni dominan, dalam hal ini peranan media adalah membangun dukungan masyarakat dengan cara mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka dengan menciptakan sebuah pembentukan dominasi melalui penciptaan sebuah ideologi yang dominan. Menurut paradigma hegemonian, media massa adalah alat penguasa untuk menciptakan reproduksi ketaatan. Media massa seperti halnya lembaga sosial lain seperti sekolah dan rumah sakit dipandang sebagai sarana ampuh dalam mereproduksi dan merawat ketaatan publik.

Singkatnya, hegemoni dapat dikatakan sebagai reproduksi ketaatan, kesamaan pandangan, dengan cara yang lunak. Lewat media massa lah hegemoni dilakukan. Media secara perlahan-lahan memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada khalayak. Tidak hanya dalam urusan politik dan ekonomi, dapat juga menyangkut masalah budaya, kesenian, bahkan ke hal yang ringan seperti gaya hidup.

Konsep-konsep hegemoni yang dipaparkan di atas mungkin masih agak membingungkan, karena itu akan kita kupas penerapan hegemoni media dalam contoh yang lebih ringan.

Amerika Serikat dengan Hollywood-nya telah berhasil menjadi kiblat perfilman internasional. Sebagian besar film yang kita konsumsi merupakan buatan Amerika. Kondisi ini tidak disia-siakan oleh mereka untuk menyetir pandangan masyarakat dunia terhadap negara mereka. Amerika Serikat berusaha membangun pandangan bahwa negara mereka adalah negara terkuat, superhero, penyelamat dunia. Dengan pandainya, mereka melakukan hegemoni ini melalui film-film mereka yang ditonton sebagian besar masyarakat dunia. Coba perhatikan film-film science fiction seperti Armageddon, Independence Day, Mars Attack, dan lain sebagainya. Disini Amerika Serikat selalu digambarkan sebagai sosok “jagoan”. Usaha-usaha mereka digambarkan bukan hanya untuk menyelamatkan bangsanya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan lagi-lagi, mereka berhasil melakukan usaha penyelamatan tersebut. Kita sebagai penonton seolah-olah terdoktrin bahwa bangsa Amerika adalah pelindung dunia, dan setiap tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan seluruh bangsa di dunia.

Contoh lainnya dalam hal fashion. Sebuah gaya busana baru dikatakan “ngetren” jika selebriti atau kalangan yang diekspos media memakai gaya busana tersebut. Ternyata selama ini tidak ada yang berhak menyandang gelar trendsetter karena kita hanya mencontoh gaya busana yang terus menerus muncul di media, kemudian saling mengikuti satu sama lain. Tren tersebut bersemi untuk sementara, sampai media mengekspos gaya busana yang baru. Media lah yang menjadi komandan what’s in and what’s out. Benarkah media berpengaruh sebegitu kuat? Taruhan, saat ini dijamin tidak ada mahasiswa (diasumsikan mahasiswa melek fashion) yang berani ke kampus dengan gaya rambut mengembang, sweater besar, rok mini, dan ikat kepala warna-warni, dimana saat ini media selalu memunculkan remaja putri dengan rambut lurus berponi, kaus ketat, jeans boot cut, dan sepatu hak tinggi.

Hegemoni media juga berhasil mengubah cara khalayaknya mengkonstruksikan konsep, contoh mudahnya konsep ketampanan dan kecantikan. Setahun yang lalu, ketika film MeteorGarden mengalami sukses besar, tampaknya para remaja putri memiliki kesepakatan baru mengenai konsep “tampan”. Pada masa tersebut, pria yang dikatakan tampan adalah pria berwajah oriental, dengan rambut semi gondrong berlayer. Begitu juga ketika produsen sabun Lux secara bergantian menampilkan bintang-bintang iklan yang cantik, berkulit putih, agak ke-bule-bule-an (kecuali Dian Sastro), tentunya banyak pria bersepakat bahwa wanita yang cantik adalah wanita yang berkulit putih, berambut panjang, keturunan eropa atau amerika.

Contoh lain yang populer di Indonesia adalah ketika sinetron-sinetron remaja berhasil menciptakan pergeseran nilai dalam kehidupan remaja di kota-kota besar. Saat ini siapa yang mengajarkan orang tua untuk memberi izin anaknya yang masih duduk di SMP untuk menyetir mobil sendiri ke sekolah, bahkan dengan ikhlas membuatkan SIM tembak untuk anaknya? Siapa yang mengajarkan bahwa anak-anak usia sekolah saat ini boleh-boleh saja keluar malam dan pulang pagi? Siapa lagi kalau bukan sinetron remaja yang terus menerus berusaha menampilkan bahwa anak SMP yang menyetir mobil sendiri dan pulang pagi adalah suatu kewajaran.

Perkembangan Media Massa Di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan media massa di Indonesia cukup menakjubkan. Data yang ada, seperti dikutip Sendjaja (2000), menunjukkan kondisi sebagai berikut:

1.Di bidang pertelevisian, selain jaringan TVRI saat terdapat 10 (sepuluh) stasiun televisi swasta, yaitu RCTI, TPI, SCTV, ANTEVE, INDOSIAR, METRO TV, TRANSTV, LATIVI, GLOBAL TV, DAN TV 7. Di samping itu kini telah beroperasi 7 televisi berlangganan satelit, 6 televisi berlangganan terrestrial, dan 17 televisi berlangganan kabel.

2.Dunia penyiaran radio pun mengalami kemajuan meskipun tidak sepesat televisi. Hingga akhir tahun 2002, terdapat 1188 Stasiun Siaran Radio di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 56 stasiun RRI dan 1132 buah Stasiun Radio Swasta.

3.Perkembangan industri dan bisnis penyiaran ini tampaknya telah mendorong tumbuh pesatnya bisnis ‘Rumah Produksi’ (Production House/PH). Sebelum krisis ekonomi, tercatat ada 298 buah perusahaan PH yang beroperasi di mana sekitar 80% di antaranya berada di Jakarta. Pada saat krisis, khususnya antara tahun 1997-1999, jumlah PH yang beroperasi menurun drastis sampai sekitar 60%. Dalam satu tahun terakhir (2003), bisnis PH secara perlahan kembali bangkit yang antara lain didorong oleh peningkatan jumlah Televisi Swasta. Kebutuhan TV Swasta akan berbagai acara siaran, mulai acara hiburan sampai acara informasi dan pendidikan, banyak diproduksi oleh PH lokal.

4.Dunia bisnis media penerbitan, khususnya surat kabar dan majalah, juga mengalami peningkatan khususnya dalam hal kuantitas. Pada tahun 2000, menurut laporan MASINDO, terdapat 358 media penerbitan. Jumlah tersebut terdiri atas 104 surat kabar, 115 tabloid, dan 139 majalah. Hal menarik dalam penerbitan media massa cetak ini adalah semakin beragamnya pelayanan isi yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan segmen khalayak pembacanya. Dengan kata lain, ‘spesialisasi’ telah ditempuh sebagai upaya menembus situasi kompetisi yang semakin ketat.

Dengan perkembangan seperti di atas, baik dalam jumlah maupun jenisnya, mustahil semua media massa menguasai seluruh pasar yang ada. Sebaliknya, kecil sekali kemungkinan hanya satu media massa dapat menguasai seluruh pasar, dalam arti memenuhi segala macam tuntutan pasar, karena tuntutan pasar juga sangat bervariasi.

Kompetisi telah menjadi kata kunci dalam kehidupan media massa saat ini.Keadaannya menjadi semakin kompleks, karena mencakup kompetisi tiga kelompok yaitu: Pertama, antara media cetak baik dari jenis yang sama maupun yang berbeda jenis; Kedua, antara media elektronik baik audio (radio) maupun audio-visual (televisi); serta Ketiga, antara media cetak di satu pihak dengan media elektronik di pihak lain.

Dalam memperebutkan pangsa pasar, kompetisi media massa tidak hanya meliputi aspek isi, penyajian berita atau bentuk liputan lainnya, tetapi juga aspek periklanan. Hal tersebut dipersulit pula oleh perubahan tuntutan pasar (konsumen). Juga perubahan dalam cara, gaya dan strategi kompetisi yang digunakan masing-masing media massa sebagai respons terhadap tuntutan pasar.

Konsep Media Literasi

Secara sederhana, media literasi pada dasarnya merupakan kepedulian masyarakat terhadap dampak buruk dari media, khususnya media massa. Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya berkenaan dengan keberadaan media massa, di samping memberikan manfaat untuk kehidupan manusia ternyata juga memberikan dampak lain yang kurang baik. Beberapa dampak tersebut antara lain (1) Mengurangi tingkat privasi individu, (2) Meningkatkan potensi kriminal, (3) Anggota suatu komunitas akan sulit dibatasi mengenai apa yang dilihat dan didengarnya, (4) ntenet akan mempengaruhi masyarakat madani dan kohesi sosial, serta (5) Akan overload-nya informasi (Fukuyama dan Wagner, 2000).

Tujuan dasar media literasi ialah mengajar khalayak dan pengguna media untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik di balik suatu citra atau pesan media, dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan atau idea yang diimplikasikan oleh pesan atau citra itu.

Berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Penanggulangan Dampak Negatif Media Massa, yaitu 21 Century Literacy Summit yang diselenggarakan di Jerman pada 7-8 Maret 2002, diperoleh gambaran kesepakatan yang disebut 21 Century in A Convergen Media Word. Kesepakatan tersebut, seperti disampaikanBertelsmann dan AOL Time Warner (2002), menyatakan bahwa media literasi mencakup:

1.Literasi teknologi; kemampuan memanfaatkan media baru seperti Internet agar bisa memiliki akses dan mengkomunikasikan informasi secara efektif.

2.Literasi informasi; kemampuan mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring, mengevaluasi dan membentuk opini berdasarkan hal-hal tadi.

3.Kreatifitas media; kemampuan yang terus meningkat pada individu dimanapun berada untuk membuat dan mendistribusikan konten kepada khalayak berapapun ukuran khalayak.

4.Tanggung jawab dan kompetensi sosial; kompetensi untuk memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi publikasi secara On-line dan bertanggung jawab atas publikasi tersebut, khususnya pada anak-anak

Sementara menurut Centre For Media Literacy (2003)upaya untuk memampukan khalayak media untuk mengevaluasi dan berpikir secara kritis terhadap konten media massa, mencakup:

1.Kemampuan mengkritik media.

2.Kemampuan produksi media

3.Kemampuan mengajarkan tentang media

4.Kemampuan mengeksplorasi sistem pembuatan media.

5.Kemampuan mengeksprolasi berbagai posisi

6.Kemampuan berpikir kritis atas konten media

Menurut David Buchingham, agar media literasi menjadi dapat berjalan dengan optimal maka diperlukan adanya pendidikan media untuk literasi media, yang mencakup:

a.Pendidikan media berkenaan dengan pendidikan tentang berbagai (full range) media. Tujuannya untuk mengembangkan “literasi” berbasis luas, yang tak hanya berkenaan dengan media cetak, tapi juga sistem simbolik citra dan suara.

b.Pendidikan media berkenaan dengan pembelajaran tentang media, bukan pengajaran melalui media.

c.Pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga memampukan anak muda sebagai konsumen media membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya; selain itu memampukan anak muda untuk menjadi produser media dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang berdaya di masyarakatnya. Pendidikan media adalah soal pengembangan kemampuan kritis dan kreatif anak muda.

Sementara itu, sesuai dengan Deklarasi Unesco mengenai pendidikan media (Dokumen Grundwald)/UNESCO Declaration of Media Education (2006) diperoleh beberapa konsep penting mengenaipendidikan media. Konsep tersebut adalah:

1.Memulai dan mendorong program-program pendidikan media secara komprehensif –mulai dari tingkat pra-sekolah sampai universitas, dan pendidikan orang dewasa– yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan mendorong perkembangan kesadaran kritis, dan konsekuensinya, melahirkan kompetensi yang lebih besar di kalangan pengguna media cetak dan elektronik. Idealnya, program seperti ini mencakup analisa produk media, penggunaan media sebagai sarana ekspresi kreatif, serta memanfaatkan secara efektif dan berpartisipasi dalam saluran media;

2.Mengembangkan pelatihan untuk para guru dan tokoh masyarakat (intermediaries) untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap media, dan melatih mereka dengan metode pengajaran yang tepat, yang memperhitungkan penguasaan yang sudah dimiliki namun masih bersifat fragmentaris terhadap media yang dimiliki banyak siswa;

3.Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan manfaat pendidikan media, dalam bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi dan ilmu komunikasi; dan

4.Mendukung dan memperkuat tindakan-tindakan yang dilakukan dan mencerminkan pandangan UNESCO serta bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dalam pendidikan media.

Lebih jaun ada beberapa pengertian yang lebih spesifik tentang media literasi yang dapat dirujuk untuk memahami konsep ini. Pengertian tersebut antara lain:

1.Media Literacy Online Project – College of Education University of Oregon at Eugene, menyatakan bahwa:

Media Literacy is concerned with helping students develop an informed and critical understanding of the nature of the mass media, the techniques used by them, and the impact of the techniques. More spesifically, it is education that aims to increase students’ understanding and enjoyment of how the media work, how they produce meaning, how theyare organized, and how they construct reality. Media literacy also aims to provide students with the ability to create media products”.

2.Hobbs dan Frost, The Acquisition of Media Literacy Skills among Australian Adolescents dalam Journal of Broadcasting and Electronic Media, menyatakan:

Media Literacy is the ability to access, analyze, evaluate and communicate messages in wide variety of forms”.

3.Committee of Public Education dalam Pediatrics Vol. 104/2 Agustus 1999, menyatakan bahwa:

Media Literacy is the study and analysis of mass media”.

4.Tapio Varis dalam Aproaches to Media Literacy and e-Learning, 2000, menyatakan bahwa:

Media Literacy is the ability to communicate competently in all media, print and electronic, as well as to access, analyze and evaluate the powerful images, words and sounds that make up our contemprorary mass media culture. These skills of media literacy are essential for our future as individuals and as members of a democratic society”.

Media Literasi Di Indonesia

Belum ada hasil penelitian yang menyebutkan tingkat literasi (melek media) di Indonesia. Tingkat literasi biasanya berhubungan dengan tingkat pendidikan dan daya kritis masyarakat. Makin tinggi pendidikan dan daya kritis seseorang makin tinggi tingkat literasinya. Memang hipotesis seperti itu masih perlu diuji di banyak tempat dan di berbagai kelompok masyarakat.

Menyaksikan perilakunya, khalayak terbelah dua, khalayak pasif dan khalayak aktif. Jumlah khalayak pasif jauh lebih besar ketimbang yang aktif. Mereka itu seperti diam saja menerima informasi dari media massa, bahkan tidak jarang tampak seperti tidak berdaya. Ini ada kaitannya dengan Teori Jarum Suntik. Begitu disuntik oleh pesan komunikasi, isinya segera menjalar ke seluruh pelosok tubuh. Karena keperkasaan media massa, seolah-olah masyarakat tidak berdaya menghadapinya. Mereka itu mendapatkan pesan komunikasi seperti masuk dari satu telinga segera dikeluarkan lewat telinga yang lain. Mereka yang aktif selain berinteraksi sesamanya juga mengritisi media massa tempat asal informasi. Mereka ini sadar-media atau sering disebut melek-media. Sedikitnya, jika memperhatikan teori di atas, tubuh pasien (khalayak) mengadakan ”perlawanan,” tidak menyerah begitu saja pada obat dan jarum suntiknya.

Di dalam ”melek-media,” khalayak aktif tidak sekedar sebagai pemerhati atau pengamat tapi aktif melakukan sesuatu jika media massa telah melakukan penyimpangan. Penyimpangan ini bisa mengenai informasinya yang salah, kurang tepat, tidak seimbang, dan semacamnya. Jika itu yang terjadi maka khalayak dapat melakukan protes. Protes dilindungi oleh Undang-undang No.40/1999, dua hak yang berhubungan dengan itu adalah Hak Koreksi dan Hak Jawab.

Hak Jawab adalah hak seseorang/sekelomplok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pasal 5 Ayat 2 UU 40/1999) menyebutkan, pers wajib melayani Hak Jawab. Sering pers tidak segera melayani Hak Jawab. Kalau pun melayaninya, kadang-kadang hanya di rubrik Surat Pembaca.

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Pasal 5 Ayat 3 UU 40/1999 menyebutkan, pers wajib melayani Hak Koreksi. Hak ini sebenarnya sebagaian tumpang tindih dengan Hak Jawab, hampir selalu dilayani pers di Surat Pembaca.

Pelanggaran atas Hak Jawab oleh kalangan pers, selain berupa pelanggaran kode etik, juga pelanggaran atas UU No. 40/1999 yang berimplikasi pada denda. Pelanggaran kode etik tidak berakibat hukum, tanpa sanksi yang berat. Pelanggaran atas UU 40 adalah tindak pidana yang berakitan dengan hukuman. Pasal 18 mengingatkan antara lain: Perusahaan pers yang melanggar antara lain Pasal 5 Ayat 2 ……. dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Media massa yang cukup banyak melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi adalah media cetak. Media elektronika, lebih-lebih televisi, kita jarang menyaksikan melayani kedua hak tersebut dengan baik. Boleh jadi, sajiannya sudah bagus, boleh jadi tidak tersedia ruang dan waktu untuk itu.

Namun, masyarakat belum banyak yang tahu mempunyai kedua hak tersebut. Lebih daripada itu, bahkan sebagian besar warga masyarakat tidak tahu, kemerdekaan pers adalah hak azasi warga negara. Sosialisasi tentang ini perlu terus menerus diberikan.

Selain mengenai isi dan sikap media massa yang dikritisi, bisa juga fungsi media massa yang dikritisi. Misalnya saja tentang fungsi media yang menyimpang atau kurang dijalankan dengan semestinya. Kontrol sosialnya kurang, atau bahkan berlebihan dan semacamnya. Tidak jarang pers kurang menjalankan fungsi watchdog-nya. Fungsi ini penting karena membuat pihak lain yang dikontrol atau diawasi/dijaga menjadi lebih hati-hati dalam bertindak.

Kekuasaan (pemerintah, DPR, pengadilan, parpol, dll) perlu dijaga dan diawasi oleh pers. Lalu siapa yang mengawasi pers? Masyarakatlah yang perlu mengontrol pers, salah satunya adalah media watch. Lalu siapa pula yang mengontrol media watch? Makin banyak pihak yang mengawasi, makin baik tampilan yang diawasi. Sesama pengawas juga akan meningkatkan mutunya.

Ada yang selalu mengatakan, media watch itu untuk pemberdayaan masyarakat. Media watch tidak perlu ditujukan kepada media massa yang dikontrolnya. Mereka sudah punya bagian litbang di dalam manajemennya. Pendapat tersebut tidak salah. Tapi, akan lebih penting manakala kontrol media watch juga ditujukan kepada media yang dikontrolnya. Berapa banyak sebaran media watch yang ditujukan kepada masyarakat? Berapa besar hasil pemberdayaannya? Jumlahnya sangat sedikit. Jika hasil media watch juga ditujukan kepada media yang bersangkutan ditambah komunikasi yang intensif dengan pimpinan media itu, hasilnya akan lebih bermanfaat.

Sekelompok kecil pemerhati melakukan pengawasan terhadap media watch. Tampaknya media watch juga tidak lepas dari framing, sekecil apa pun penyimpangannya. Misalnya, Pantau agak radikal dan Jurnal Media Watch and Consumer Center (Habibie Center) agak ”menyenangkan” Republika.

Khalayak aktif yang sangat reaktif, tapi tanpa konsep literasi, dapat mengarah kepada tindakan yang brutal. Kita mendengar ada ormas pemuda yang menduduki kantor redaksi surat kabar di Surabaya (Jawa Pos). Ada pula yang datang beramai-ramai ke kantor redaksi lalu menuntut agar redaksi meminta maaf tiap hari dimuat surat kabar yang bersangkutan. Kasus ini melibatkan sejumlah sopir taksi terhadap pemberitaan surat kabar di Jakarta (Rakyat Merdeka). Juga tindakan Satgas PDI-P dan Banser pada Rakyat Merdeka menyangkut karikatur yang dimuatnya. Mereka, boleh jadi bukanlah khalayak aktif dalam arti yang benar. Sangat mungkin, mereka sama sekali tidak mengerti tentang literasi itu.

Orang-orang media watch adalah khalayak aktif dengan tingkat literasi yang tinggi. Mereka menerbitkan hasil pantauannya di dalam medianya yang sengaja dibuat untuk itu. Cukup banyak orang yang mengikuti media hasil media watch tersebut dan mengritisinya. Mereka ini termasuk khalayak super aktif.

Daftar Pustaka

De Fleur, Melvin L, Sandra Ball – Rokeach. 1988. Teori Komunikasi Massa. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Djiwandono, J. Soedjati. 1994. “Analisis dan Strategi Kompetisi antar Media Massa” disampaikan pada Forum Diskusi Alternatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta.

MacBride,S,1983,AnekaSuara,SatuDunia,Jakarta: PNBalai Pustaka-Unesco.

Mahayana, Dimitri,1999,MenjemputMasaDepan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

McLuhan, Marshal, 1999,Understanding Media, The Extension OfMan.London: The MIT Press.

Mulyana,Deddy,1999,Nuansa-NuansaKomunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Piliang,YasrafAmir,2004,PosrealitasRealitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisik. Yogyakarta: Jalasutra.

Sendjaja, Sasa Djuarsa, 2000. “Paradigma Baru dalam Perkembangan Ilmu Komunikasi” disampaikan pada Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Strinati, Dominic. 2003. Pengantar Menuju Teori Budaya Populer. Yogyakarta: Bentang.

Tester,Keith, 2003, diterjemahkan Muhammad Syukri, Media, Budaya,Moralitas.Yogyakarta: KerjasamaJuxtaposedan Kreasi Wacana.

PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI

PERANAN KOMUNIKASI DALAM DIFUSI TEKNOLOGI

Oleh: Slamet Mulyana

Abstrak

Inovasi menjadi aspek yang teramat penting dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Inovasi juga menjadi suatu hal yang strategis ketika kevakuman serta rutinitas menjadi fenomena umum dalam sistem kerja. Inovasi sangat berati ketika tingkat produktivitas usaha menjadi hal yang mendasar bagi terbangunnya kemampuan persaingan. Inovasi akan terasakan maknanya ketika proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin terjadi dalam sistem inovasi. Dengan demikian difusi inovasi sebagai sustu proses transfer of knowledge menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Kondisi tersebut menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengkajian dan difusi teknologi baik dari kalangan akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha, industriawan, maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap faktor-faktor determinan dalam difusi teknologi secara lebih intensif, dan komunikasi adalah kata kuncinya

Kata Kunci: Inovasi, sistem inovasi, difusi teknologi, komunikasi

Pengantar

Kemampuan nasional suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana dan kualitas sumberdaya manusia, serta keterampilan teknis dan organisatoris untuk menggunakan unsur-unsur di atas secara efektif dan efesien. Upaya teknologis (technological effort) yang dimaksud adalah usaha sungguh-sungguh untuk menggunakan informasi teknologi yang tersedia, serta mengakumulasikan pengetahuan teknologi yang diperoleh untuk memilih, membaurkan dan menyesuaikan teknologi yang ada, dan/atau menciptakan teknologi baru. Penguasaan teknologi bukan mengacu hanya pada efisiensi teknis, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan teknologi sehingga lebih cocok dengan kondisi lokal, serta kemampuan untuk menciptakan teknologi baru yang lebih baik.

Usaha negara-negara berkembang memacu proses industrialisasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas teknologi, yang mampu menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berarti. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi setiap negara kecuali menyiasati berbagai wahana untuk meraih peluang-peluang yang terbuka dalam rangka peningkatan kapabilitas teknologi.

Berbagai usaha yang dilakukan seringkali terbentur pada kendala faktor-faktor yang bersifat struktural seperti penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, prasarana fisik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, kemampuan suatu negara untuk mengembangkan kapabilitas teknologi banyak ditentukan oleh upaya teknologis, perlengkapan modal, dana, kualitas sumber daya manusia, serta keterampilan teknis dan organisatoris, untuk menggunakan unsur-unsur tersebut secara efektif dan efisien (Call, 1992).

Kondisi tersebut menuntut partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, pengkajian dan alih teknologi baik dari kalangan akademisi (perguruan tinggi), dunia usaha, industriawan, maupun pemerintah untuk bersama-sama melakukan kajian terhadap faktor-faktor tersebut secara lebih intensif, sehingga dapat menghasilkan rancangan strategi pengembangan industri dan teknologi yang memiliki daya saing tinggi baik secara nasional, regional maupun global.

Konsep Alih Teknologi

Secara sederhana, konsep alih teknologi dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh kemampuan teknologi, di mana saluran yang dapat dipakai juga bermacam-macam. Sebagai contoh: alih teknologi dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing, memalui berbagai perjanjian bantuan teknis dan manajerial, melalui tukar-menukar tenaga ahli, melalui buku-buku, dan sebagainya.

Konsep alih teknologi dipahami secara berbeda-beda, seperti juga konsep kemampuan teknologi. Santikar (1981) menunjukkan bahwa ada empat macam konsep alih teknologi, di mana masing-masing konsep membutuhkan kemampuan teknologi dan pendalaman teknologi yang berbeda-beda. Keempat konsep alih teknologi tersebut adalah:

1. Alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah dapat digunakan di tempat yang baru, sedangkan sumber-sumber masukan sama sekali tidak diperhatikan.

2. Alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien, yaitu jika mereka telah dapat menjalankan mesin-mesin, menyiapkan skema masukan-keluaran, dan merencanakan penjualan.

3. Transmisi atau difusi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produktif lokal lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui program sub-contracting atau usaha-usaha diseminasi lainnya.

4. Pengembangan dan adaptasi teknologi. Dalam konsep ini, alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang telah memahami teknologi tersebut mulai mengadaptasinya untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik setempat ataupun dapat memodifikasinya untuk berbagai kebutuhan. Pada kasus-kasus tertentu yang dianggap berhasil, tenaga kerja lokal dapat mengembangkan teknik-teknik baru berdasarkan teknologi impor tadi.

Berdasarkan konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknologi masyarakat mencapai taraf optimal, jika alih teknologi sudah sampai pada konsep yang keempat, yang dikenal dengan istilah reverse engineering. Untuk kasus-kasus negara berkembang, seperti Indonesia, dengan menyadari adanya berbagai keterbatasan maka alih teknologi dapat dikatakan berhasil jika konsep yang ketiga bisa dicapai, yaitu adanya transmisi atau difusi teknologi.

Jika dilihat prosesnya, alih teknologi dapat dilihat sebagai suatu proses yang dimulai sejak dari kontak awal penerima dengan pemilik teknologi; dilanjutkan dengan negosiasi terutama untuk mengatasi berbagai hambatan yang disebabkan oleh perbedaan sosial budaya antara pemilik dan penerima teknologi; kemudian tahap implementasi; serta proses umpan balik dan pertukaran yang terjadi terus-menerus, sampai hubungan antara pemilik dan penerima teknologi baru terputus.

Oleh karena itu, diperlukan pula jaringan alih teknologi baik secara intrainstitusional maupun interinstitusional. Jaringan tersebut dimaksudkan untuk membentuk dinamika belajar (dynamic learning) melalui belajar sambil bekerja (learning by doing), belajar sambil memakai (learning by using), dan belajar sambil saling berhubungan (learning by interacting). Kesemuanya itu merupakan jalur cepat berikutnya untuk meningkatkan produktivitas ke arah standar yang lebih tinggi secara terus-menerus.

Cara lain untuk alih teknologi adalah melalui inovasi terus-menerus (continious innovation) dalam hal produk dan proses produksi. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana membentuk sistem intrainstitusi dan interinstitusi yang dibutuhkan sehingga dapat tercipta learning by interacting dalam setiap kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan perubahan inkremental dalam produk maupun proses produksi, betapapun kecilnya perubahan tersebut.

Di lain pihak, permasalahan yang seringkali diangkat adalah bagaimana proses penerapan temuan teknologi atau alih teknologi dilakukan ? Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam usaha penerapan temuan teknologi maupun upaya melakukan alih teknologi ?

Saat ini, yang dimulai sejak sekali 1980-an, konsep prosedur pengkajian teknologi untuk melihat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses alih teknologi, yang dianjurkan dan diminati lebih mengarah pada pengkajian yang sifatnya terpadu, yaitu menyangkut tidak saja pada pengembangan teknologi (technology development), tetapi juga penilaian/evaluasi teknologi (technology evaluation) serta penilaian dan pengolaan teknologi (technology assessment and management) (Burge, 1993). Tahapan tersebut pada intinya terdiri dari tiga tahapan pokok, yaitu:

Tahap 1. Pengembangan teknologi
  1. Penilaian kebutuhan
  2. Pengembangan rancangan teknis
Tahap 2. Penilaian teknologi
  1. Ketepatan teknologi dari perspektif teknologi
  2. Ketepatan teknologi dari perspektif sosial/institusional
Tahap 3. Penilaian dampak dan Pengelolaan teknologi
  1. Penilaian dampak
  2. Pemantauan dampak dan pengelolaannya

Berdasarkan tiga tahapan tersebut, pertimbangan yang selanjutnya dilakukan dalam pengambilan keputusan baik untuk pengembangan, penerapan ataupun pengalihan teknologi adalah keterpaduan antara pertimbangan teknis, ekonomi, sosial maupun lingkungan yang melihat seberapa jauh pranata-pranata dalam masyarakat dapat menerima teknologi yang dimaksud. Bahkan dalam tahap pertama pun diharapkan adanya pertimbangan mengenai pandangan stakeholders dan masyarakat pada umumnya mengenai kebutuhan akan suatu teknologi tertentu.

Permasalahan yang akan muncul adalah seberapa jauh ketentuan normatif tersebut, yang dianjurkan oleh lembaga internasional, telah dan dapat dilaksanakan di dalam pertimbangan penerapan maupun alih teknologi? Dalam hal ini diperlukan kerja sama dan koordinasi antara berbagai institusi yang terkait, sehingga berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dan aspek-aspek yang akan mempengaruhi proses alih teknologi dapat dibicarakan dan dicarikan solusinya secara sinergis, dan pada akhirnya alih teknologi dapat berjalan melalui proses akselerasi secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Peranan Teknologi dan Permasalahannya

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi dimensi baru dalam persaingan internasional yang berkaitan erat dengan laju perkembangan teknologi yang makin pesat dan persaingan industri yang makin tajam. Perkembangan teknologi (technological progress) telah disadari mampu memberikan keuntungan ekonomi, sehingga negara-negara berkembang berusaha untuk mengembangkan potensinya untuk menyerap, mengadakan dan mengimplementasikan teknologi.

Betapa pentingnya peranan teknologi dalam perjalanan suatu bangsa ditunjukkan oleh keberhasilan industrialisasi di negara-negara maju dan NIEs (Newly Industrializing Economics). Dalam kasus NIEs seperti Korea Selatan, Taiwan atau Singapura, keberhasilan mereka dalam beralih dari strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor dengan mengandalkan pada produk akhir dan padat karya ke produk-produk yang lebih canggih, berlangsung sejalan dengan peningkatan kapabilitas teknologi yang terarah serta dengan landasan yang kokoh dan lebih merata (Pangestu dan Basri, 1995).

Pengalaman di beberapa negara juga menunjukkan bahwa peningkatan kapabilitas teknologi berlangsung secara bertahap. Pengertian bertahap di sini lebih mengacu pada kematangan dalam menjalani setiap tahap, yang sekaligus menjamin kesiapan dan landasan yang kokoh untuk memasuki tahapan lebih lanjut. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan social absorption capacity dari suatu bangsa/masyarakat menghadapi proses transformasi, yang meliputi antara lain: aspek sosiokultural, kesiapan sumber daya manusia, aspek kelembagaan, dan kesiapan birokrasi (Pangestu dan Basri, 1995; Sutrisno, 1994; Thee, Jusmaliani dan Indrawati, 1995). Faktor lainnya adalah kesiapan infrastruktur dalam arti yang luas, meliputi tidak hanya infrastruktur fisik melainkan juga infrastruktur pemasaran, infrastruktur kuangan, kapabilitas informasi, kapabilitas teknologi, dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah Indonesia juga mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk menumbuhkan daya saing bangsa dalam memproduksi barang dan jasa, yang berbasis sumber daya lokal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan (sustainable). Hal tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, di mana pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dilakukan melalui empat program nasional, yang meliputi (1) Iptek dalam dunia usaha, (2) diseminasi informasi iptek, (3) peningkatan sumber daya Iptek, serta (4) kemandirian dan keunggulan Iptek.

Komitmen tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK). Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan: (1) upaya penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi strategis, serta peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan; (2) penguatan dan penguasaan ilmu-ilmu sosial dan budaya, yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) penguatan pertumbuhan industri berbasis teknologi, untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi; serta (4) penguatan tarikan pasar bagi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persoalannya kemudian adalah sampai saat ini masih banyak kegiatan produktif masyarakat yang memerlukan dukungan iptek, baik yang berskala kecil, menengah atau besar, belum bisa dipenuhi secara optimal. Operasional lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah (seperti LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, LEN dan lain-lain), perguruan tinggi (seperti ITB, UI, UGM, UNPAD,dan lain-lain), ataupun industri/perusahaan swasta memang sudah lama berjalan, tetapi belum menunjukkan peran dan fungsi yang optimal dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi aktivitas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi seperti itu, antara lain:

Pertama, alih teknologi tidak berjalan lancar dan lebih terbatas pada kemampuan operasional karena lemahnya pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya: kemampuan memperoleh dan mengalihkan teknologi yang telah dipilih, kemampuan menyesuaikan (mengadaptasi) teknologi tersebut sesuai dengan keadaan setempat, dan kemampuan melatih masyarakat dalam penggunaan teknologi tersebut.

Kedua, kegiatan penelitian dan pengembangan dalam arti yang sebenarnya tidak atau sangat sedikit dilakukan, yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan inovatif berbagai lembaga litbang baik pemerintah, perguruan tinggi maupun industri. Sebagai contoh, kegiatan litbang industri (perusahaan manufaktur) pada umumnya terbatas pada kegiatan uji coba bahan baku atau pengendalian mutu, dan tidak memperhatikan perubahan–perubahan pada sisi permintaan/pasar.

Ketiga, kemampuan teknologi berbagai lembaga litbang sebagian besar baru terbatas pada kemampuan investasi, produksi dan beberapa perubahan kecil, sedangkan kemampuan pemasaran masih sangat lemah atau hampir tidak ada. Hal tersebut menyebabkan produk-produk yang dihasilkan lembaga litbang tidak populer di masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan faktor keempat, yaitu tidak adanya keterkaitan yang jelas antara berbagai lembaga litbang serta antara berbagai kelompok potensial dalam masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai unit antara (intermediate institution), yang dapat berperan dan berfungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan dan tuntutan konsumen/pasar dengan keberadaan dan kemampuan lembaga litbang sebagai produsen iptek.

Dalam hal diseminasi iptek hasil litbang, keberadaan unit-unit antara (intermediate institution), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), suplier swasta, instansi teknis terkait, ataupun konsorsium yang dibentuk oleh msyarakat, pemerintah dan swasta, sangat penting dan berguna baik sebagai unit teknis praktis maupun sebagai fasilitator. Dengan kata lain, unit-unit antara mempunyai peran dan fungsi yang strategis dan potensial dalam membantu proses diseminasi iptek hasil litbang secara aktual dan berkelanjutan. Dengan pendekatan matching programme antara simpul-simpul iptek dan unit-unit bisnis diharapkan muncul sinergi baru, yang dapat meningkatkan akselerasi aliran (diseminasi) iptek, serta terjadinya solusi terarah (focusing solution) kepada persoalan langsung kebutuhan pengguna dan penghasil iptek.

Perlunya Intervensi Dalam Difusi Teknologi

Inovasi menjadi aspek yang teramat penting dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif. Inovasi juga menjadi suatu hal yang strategis ketika kevakuman serta rutinitas menjadi fenomena umum dalam sistem kerja. Inovasi sangat berati ketika tingkat produktivitas usaha menjadi hal yang mendasar bagi terbangunnya kemampuan persaingan. Inovasi akan terasakan maknanya ketika proses difusi absorpsi menjadi mekanisme rutin terjadi dalam sistem inovasi. Dengan demikian difusi inovasi sebagai sustu proses transfer of knowledge menjadi suatu hal yang esensi dalam mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Berbagai insiatif program pemerintah telah banyak di dilakukan untuk melakukan kegiatan difusi dimaksud. Inisiatif dan program dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dunia usaha dan industri didasarkan pada absorpsi produk litbang. Difusi inovasi menjadi suatu yang sangat penting dan diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mendorong prosesnya.

Walaupun masalah difusi inovasi ini telah banyak dibahas diberbagai kesempatan, baik dalam bentuk kajian maupun seminar, difusi inovasi tetap menjadi suatu tema yang cukup aktual dibahas, terutama ketika ditengarai kondisi iklim inovasi masih belum berkembang di negeri ini. Hal tersebut terlihat dari kondisi dunia usaha yang masih mencari suatu instant teknologi dalam mendorong produktivitas usahanya dibandingkan dengan kebutuhan mengembangkan litbangnya. Di sisi lain keberadaan produk litbang yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang dan perguruan tinggi belum dapat dijadikan andalan dunia usaha mauapun industri dalam proses produksinya.

Alasan klasik mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi dalam mendorong terjadinya difusi inovasi adalah karena terjadinya kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar tersebut terkait dengan adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan (need requirement) inovasi dari pihak industri dan dunia usaha dengan produk yang dihasilkan oleh berbagai lembaga litbang. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan adanya kelemahan dalam perilaku organisasi, kemampuan sumberdaya manusia maupun kapasitas manajerial. Akses informasi terhadap teknologi juga menjadi alasan terjadinya kegagalan pasar ini. Akibat kondisi tersebut memunculkan macetnya sistem transaksi dan ujungnya iklim inovasi menjadi mandeg.

Alasan lain adalah perlunya intervensi kebijakan dalam prooses difusi adalah kegagalan ‘sistemic’ yang diakibatkan kelemahan dalam keterkaitan (linkage) serta interaksi (interaction) antara berbagai aktor dalam sistem inovasi. Dengan kondisi tersebut ketergantungan fungsional antar berbagai elemen/aktor sistem inovasi tidak terbangun menjadi suatu proses sinergitas. Adanya kegagalan pasar dan kegagalan “sistemic” tersebut dapat membatasi pengembangan kapasitas absorptif dunia usaha dan industri atau secara umum mengurangi kemampuan industri dan dunia usaha dalam melakukan identifikasi, akses dan penggunaan teknologi.

Alasan lain perlunya dukungan difusi inovasi produk litbang menjadi fokus kebijakan pemerintah adalah untuk memaksimalkan investasi terutama melihat pengembalian investasi (return of investmen/ROI) dari kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Berbagai upaya untuk menunjukkan pengembalian pengeluaran biaya litbang juga merefleksikan program yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembiayaan yang sedang berjalan. Adanya persaingan di bidang industri dan teknologi, pengembangan ekonomi regional, stabilitas dalam percaturan bisnis dan “job creation” merupakan alasan lain perlunya intervensi kebijakan di bidang difusi inovasi terutama dalam bentuk program disfusi teknologi berorientasi pengguna (demand driven). Dengan memahami berbagai alasan tadi sekaligus dalam rangka memperbaiki kegagalan pasar dalam mengakses informasi, intervensi kebijakan dapat lebih ekstensif dan komperehensif.

Peranan Komunikasi dalam Difusi Teknologi

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa iptek belum secara optimal dimanfaatkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya pada sektor usaha tradisional berskala kecil dan menengah termasuk usaha-usaha yang dilakukan IKM/UKM.

Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah belum terfokusnya pemanfaatan dan penyebaran informasi (diseminasi) iptek pada sasarannya. Aspek penyebaran informasi/komunikasi memegang peranan penting untuk tercapainya proses adopsi iptek pada masyarakat. Proses adopsi tersebut terutama menyangkut pengemasan produk iptek yang berorientasi kebutuhan masyarakat konsumen; metode diseminasi yang digunakan; dan optimalisasi simpul-simpul iptek. Hal-hal tersebut dilakukan masih dalam kapasitas terbatas oleh produsen iptek, yakni lembaga-lembaga penelitian (lemlitbang) dan perguruan tinggi.

Untuk melihat pemanfaatan iptek di masyarakat, terutama masyarakat IKM/UKM, dapat dirujuk proyek percontohan kebijakan penyebaran iptek di daerah yang telah menerima program iptekda. Namun demikian, pengaruh dari program tersebut sampai saat ini belum menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang berbasis pada pemanfaatan iptek secara optimal.

Aspek lain yang perlu dikaji secara mendalam adalah peran pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk memperlancar arus komunikasi dan penyebaran informasi iptek (diseminasi), ternyata masih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kapabilitas lembaga tersebut kurang memadai serta belum optimalnya intensitas komunikasi pada proses pendampingan dan pembinaan program iptekda tersebut. Padahal pemerintah daerah dapat berperan dalam menentukan sarana dan prasarana melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya untuk menciptakan arus komunikasi yang memadai.

Kendala lain dalam proses difusi inovasi iptek oleh masyarakat /IKM adalah: (1) rendahnya tingkat kemampuan dan keterampilan SDM yang berperan dalam proses difusi inovasi; (2) terbatasnya informasi pusat-pusat iptek akibat lemahnya pola dan jaringan komunikasi serta penyebarannnya di masyarakat; serta (3) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung proses diseminasi iptek belum memadai.

Dalam hal ini komunikasi memiliki peran yang sangat penting; tidak mungkin terjadi proses inovasi tanpa komunikasi. Hadiat (2002) mengungkapkan fungsi komunikasi dalam sistem inovasi nasional, bahwa sebuah sistem tidak bisa lepas dari aspek-aspek yang terkait dengan pola interaksi, relationship dan linkage, di mana komunikasi menjadi instrumen proses utamanya. Komunikasi dan informasi bukan saja berperan sebagai fungsi yang memungkinkan proses internal sebuah elemen berjalan, tetapi juga mempersambungkan jejaring yang dibentuk elemen-elemen sistem tersebut.

Ljunberg (1982 dalam Gogor Nurharyoko, 2002), melihat peran komunikasi dan inovasi sebagai keseluruhan pada suatu rangkaian proses inovasi yang dianggap suatu jaringan yang kompleks dari alur komunikasi yang menghubungkan tahap-tahap dari proses inovasi tersebut. Kemudian Fischer et.al (1977) menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses pengambilalihan (handling-over) dari paket informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya. Brown dan Eisenhardt (1995) juga menyatakan bahwa komunikasi terstruktur (structured communication) merupakan satu prasyarat yang menentukan dalam komunikasi internal maupun eksternal untuk keberhasilan suatu proses inovasi. Michael Gibbons et.al (1997) menyatakan bahwa ada dua unsur penting dalam sistem komunikasi dalam proses inovasi, yakni mobilitas dan selektivitas. Mobilitas adalah proses komunikasi antarpeneliti dalam konteks di mana peneliti tersebut selalu berpindah dari satu situs penelitian ke situs penelitian yang lain. Pada unsur ini, komunikasi yang dilakukan dapat memberikan suatu pembentukan ide-ide baru yang sangat berguna dalam mengkreasikan inovasi baru. Intensitas komunikasi selama mobilitas tersebut berbanding lurus dengan semakin besarnya kesempatan untuk dihasilkannya inovasi-inovasi baru. Unsur selektivitas adalah diperlukannya suatu proses dalam berkomunikasi, di mana para pelaku dapat menentukan dengan baik masalah yang akan dipecahkan dalam suatu skala prioritas yang tepat ( Nurharyoko, 2002).

Selanjutnya, Ulijn (2000) menambahkan unsur ketiga, refleksivitas, yaitu perlunya diperhatikan kompetensi dari para pelaku proses komunikasi dalam inovasi tersebut, dari konteks refleksinya dengan kultur. Misalnya, satu kompetensi dalam bidang komunikasi tertentu pada suatu kultur tertentu, bisa dianggap kurang kompeten pada kultur yang berbeda.

Pada transformasi informasi dari suatu proses inovasi, menurut Stuart Macdonald (1992) dalam Nurharyoko (2002) menyatakan bahwa kondisi ketika informasi itu dibentuk (generated) oleh satu sumber informasi, bisa jadi berbeda kondisinya (circumstance) dengan kondisi ketika informasi tersebut diterima oleh penerima. Perbedaan ini merupakan kendala besar dalam menerjemahkan secara tepat kandungan informasi tersebut, oleh karenanya diperlukan suatu saluran komunikasi (communication channel) yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah penerima informasi dalam menginterpretasikan kandungan informasi yang disampaikan lewat proses komunikai tersebut.

Peran komunikasi dalam sistem inovasi amat penting karena inovasi secara hakiki adalah jaringan kompleks dari sejumlah alur komunikasi yang menghubungkan tahap-tahap dari proses inovasi (Ljunberg, 1982, dalam Gogor Nurharyoko, 2002: 1). Lebih dari itu, komunikasi terstruktur (structured communication) merupakan sebuah prasyarat yang menentukan dalam komunikasi internal dan eksternal untuk keberhasilan proses inovasi.

Sedemikian penting peran komunikasi dalam inovasi, “kepadatan komunikasi” (communication-density) merupakan suatu variabel kunci dalam proses inovasi yang berhasil. Peningkatan kerapatan/kepadatan komunikasi merupakan indikasi bagi peningkatan difusi isi yang dikomunikasikan yang diyakini akan meningkatkan kondusivitas bagi terjadinya inovasi baru.

Bahkan karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi diidentifikasi berbeda dalam setiap tahapan inovasi (Butler, 1997, dalam Gogor, 2002: 2). Untuk tahapan spekulasi (speculation research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi adalah:

(1) Komunikasi personal antarpeneliti yang sangat tergantung keberhasilannya dengan keterampilan tak teraba (tacit) dari peneliti yang terlibat;

(2) Struktur komunikasi biasanya nonformal dan fleksibel. Untuk tahapan eksploitasi (exploitative research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi biasanya lebih spesifik, terjadi proses dimana keterampilan tak teraba mulai ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih jelas dan spesifik, dan struktur komunikasi bergeser ke bentuk yang lebih formal.

(3) Tahap eksploitasi (exploratory research) karakteristik dari jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi sudah sampai pada tahap sangat spesifik dan langsung berorientasi pada pencapaian sasaran yang jelas, segala hal yang sifatnya tak teraba (tacit) sudah seluruhnya bisa ditransformasikan ke bentuk yang spesifik dan bisa dialihkan (transferable) ke seluruh pihak yang terlibat dalam proses inovasi, dan struktur komunikasi sudah sangat formal, lebih terbatas, dan kaku (rigid)

Hal tersebut di atas akan terwujud jika terjadi kebersamaan dalam makna (the commonness in meaning), maka komunikasi dalam proses inovasi harus memenuhi beberapa persyaratan, terutama adanya “trust atau sikap percaya” dari khalayak. Para komunikatornya pun harus melek huruf secara sosial – psikologis – kultural” (socially, psychologically, and culturally literate).

Beberapa prinsip manajemen komunikasi dan inovasi yang penting guna mempercepat pemapanan sistem inovasi nasional adalah sebagai berikut (Santoso S. Hamijoyo, 2002: 4):

a. Lembaga riset-inovasi harus benar-benar menjadi salah satu pranata sosial yang memiliki kewibawaan nasional, sama wibawanya dengan misalnya, pranata politik, keamanan, keuangan, perdagangan.

b. Meraih posisi atau mereposisi diri sebagai prioritas nasional dengan fokus kegiatan strategis yang spesifik (tegas) dengan menerapkan kriteria keberhasilan secara konsekuen.

c. Menentukan dan memelopori terobosan-terobosan baru iptek-inovasi dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan, industri nasional, dengan tujuan selain meningkatkan pangsa pasar (market share) juga menguasai pangsa peluang (opportunity share).

d. Secara jujur dan berani mengevaluasi diri menemukan landasan untuk mengadakan reformasi manajemen guna mengantisipasi tugas-tugas menurut persyaratan-persyaratan baru yang diperkirakan. Salah satu sasaran utama ialah penyegaran dan perbaikan SDM, meningkatkan efisiensi dan kinerja dengan menekan “overhead cost” yang menekan biaya pengembangan, organisasional dan rekayasa.

e. Mencegah apa yang dikalangan reformis manajemen bisnis sebagai “genetical inbreeding”, yang mematikan keberanian berinovasi dengan mengganti para pengelola dan pelaku riset yang sudah terlalu lama mangkal dalam bidang-bidang riset yang sama.

f. Membangun kemitraan antar lembaga riset inovasi untuk secara sinergis menghimpun modal intelektual, mencegah berulang-ulangnya riset inovasi yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, dan mempercepat transformasi industri, teknologi, perdagangan, dan sektor-sektor lain.

g. Inovasi dan penyebarannya secara berhasil biasanya diprakarsai dan dikelola oleh pimpinan yang kuat, berwibawa, imajinatif, dan bersemangat wira usaha.

Sejalan dengan perubahan tahapan dan kegiatan litbang yang disertai dengan perubahan jenis komunikasi yang semula bersifat luwes dan informal ke arah komunikasi yang lebih terstruktur, spesifik dan kaku maka persoalan yang kerap muncul adalah berbedanya kondisi ketika informasi dihasilkan dan saat ia diterima khalayak. Perbedaan kondisi tadi dapat menjadi kendala dalam menerjemahkan secara tepat kandungan informasi. Untuk mengatasinya, demikian Mcdonald (1992, dalam Gogor, 2002) menyatakan pentingnya suatu kanal komunikasi yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah penerima informasi dalam menginterpretasikan kandungan informasi yang disampaikan melalui proses komunikasi tersebut sehingga terciptanya kebersamaan dalam makna.

Daftar Pustaka

Hadiat, 2002, Komersialisasi Produk Litbang, Sebuah Proses Pembelajaran, Lembaga Pengembangan Inovasi, (LPI) Jakarta.

Krainz, Gerhard. 1997. “Managing the Integration of New Technology (MINT)” dalam Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programmes. Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Mulyana, Deddy. 2004. Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Rogers, E.M. Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovations, The Free Press, London

Rogers, Everett M., 1983, Diffusion of Innovations, Free Press, London

_______________, 1995, Diffusions of Innovations Forth Edition, Tree Press, New York.

Tubbs, Stewart L, dan Sylvia Moss, 2000, Humman Coommunication, Konteks-konteks Komunikasi, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Twiss, Brian C., 1992, Managing Technological Innovation, Pitman, London.