SINERGITAS DAN KEMITRAAN PERENCANAAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KESEHATAN DI JAWA BARAT

(THE SYNERGY AND PARTNERSHIP OF HEALTH DEVELOPMENTAL PROGRAM IN JAWA BARAT)

Oleh: Slamet Mulyana

Abstrak

Kompleksitas permasalahan kesehatan memerlukan penanganan yang terpadu, seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang kesehatan perlu bekerja secara bersama-sama, saling membantu, saling berkomunikasi, saling bersinergi dan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tujuan kajian ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan bidang kesehatan guna tercapainya percepatan, efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan lainnya yang mendukung kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis terhadap program dan kegiatan, terindikasi beberapa program dan kegiatan yang dapat dikerjakan secara sinergis dengan melibatkan dinas/instansi yang terkait. Hasil analisis menunjukkan terdapat program dan kegiatan DIBALE memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kesehatan lingkungan. Untuk kesinergisan program dan kegiatan tersebut, perlu meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan melibatkan mitra-mitra potensial lainnya.

Abstract

The complexity of health problems needs a comprehensive handling, and it is a must that all of the related stakeholders work together hand in hand, commnunicates, and strengthen each other in order to fulfill their duties and funtion.

The aim of this study is to compile a health developmental planning in order to achieve an acceleratin, effectivity, and efficiency of the health efforts and other developmental efforts that support the individual, family, and community health.

Based on the analysis of the program and activities, it is indicated that some programs and activities can be done synergically by involving the related instances.The result shows that there are some DIBALE programs and activities that contributed to the developmental of environmental health, directly or indirectly.In order for that programs and activities to run synergically, we need to increase the coordination between program, sectoral cross, and involving other potential partners.

1.1 LATAR BELAKANG

Status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat bersifat multifaktorial karena merupakan hasil interaksi berbagai faktor determinan, baik faktor internal (faktor fisik dan psikis) maupun faktor eksternal (lingkungan fisik, lingkungan sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya masyarakat, pendidikan). Karena sifat derajat kesehatan yang multifaktorial tersebut, maka setiap kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat perlu memperhatikan aspek faktor determinan kesehatan tersebut. Selain itu setiap upaya atau kegiatan kesehatan tersebut perlu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif stakeholders dan seluruh potensi masyarakat Hal ini bukan berarti semua stakeholder harus mempunyai program-program kesehatan, namun hendaknya dalam setiap kebijakan program sektor non kesehatan juga memperhatikan dan mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan di Jawa Barat telah diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia serta kualitas kehidupan. Namun karena beratnya beban dan kompleksnya permasalahan kesehatan serta terkaitnya masalah kesehatan masyarakat dengan berbagai faktor determinan, maka dari sejumlah indikator derajat kesehatan yang ada, ternyata permasalahan kesehatan masih menjadi sisi krusial di Jawa Barat. Kompleksitas permasalahan kesehatan memerlukan penanganan yang terpadu, seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang kesehatan perlu bekerja secara bersama-sama, saling membantu, saling berkomunikasi, saling bersinergi dan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Masih rendahnya kualitas hidup Ibu dan Anak, tingginya angka kesakitan penyakit infeksi, permasahan kesehatan yang terkait dengan emerging, reemerging dan new emerging disease , kondisi hygiene dan sanitasi yang masih mengkhawatirkan, kemiskinan penduduk, kekeliruan dalam berparadigma dan perilaku hidup sehat, merupakan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Propinsi Jawa Barat khususnya dalam bidang kesehatan.

Mengingat berbagai permasalahan kesehatan di Jawa Barat seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka diperlukan adanya suatu upaya bersama yang ditujukan untuk mengembangkan : (1) kualitas lingkungan (baik lingkungan fisik, lingkungan biologik, serta lingkungan ekonomi dan sosial) ; (2) perilaku yang sehat yaitu perilaku proaktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit dan berperan aktif dalam gerakan sehat serta upaya yang ditujukan untuk (3) meningkatkan status gizi masyarakat . Kesemua upaya tersebut haruslah merupakan suatu upaya yang terintegrasi dengan bidang lainnya karena adanya keterkaitan yang erat antara kesehatan dengan stakeholder lainnya diluar bidang kesehatan.

Dengan demikian diperlukan suatu kajian yang akan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan kesehatan yang terpadu yang dapat mensinergikan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh stakeholder terkait untuk bersama-sama menciptakan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi yang berkualitas agar masyarakat dapat berperilaku hidup sehat dan hidup produktif.

1.2 TUJUAN KAJIAN

Secara keseluruhan tujuan yang diharapkan dari kajian yang dilakukan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan bidang kesehatan guna tercapainya percepatan, efektivitas dan efisiensi upaya kesehatan dan upaya pembangunan lainnya yang mendukung kesehatan individu, keluarga dan masyarakat

1.3 KERANGKA PIKIR

Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Walaupun bidang kesehatan menjadi leading sector dalam pembangunan kesehatan namun dalam mengimplementasikan kebijakan dan program intervensi harus bermitra dan bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya. Semua stakeholder baik secara langsung maupun yang tidak langsung terkait dengan peningkatan status kesehatan individu, keluarga dan masyarakat harus memasukkan pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya (health public policy). Hal ini berarti semua kegiatan yang dilakukan stakeholder masing-masing dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan lingkungan dan perilaku sehat.

Sinergitas program dan Kemitraan sangat diperlukan mengingat untuk merealisasikan Visi dan Misi Jawa Barat Sehat 2008 tidak mungkin hanya dibebankan pada sektor kesehatan saja karena masalah kesehatan adalah mura dari semua sektor pembangunan. Dengan adanya kemitraan diantara stakeholder terkait maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing stakeholder terkait dalam pembangunan kesehatan.

2. Meningkatkan kemampuan bersama dalam menanggulangi masalah yang berhubungan dengan kesehatan untuk ke-mashlahatan bersama.

Untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang kesehatan maka perlu disusun suatu perencanaan yang akan mengidentifikasi beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan sesuai dengan :

1. Permasalahan kesehatan pada kelompok sasaran yang terkait dengan komitmen global maupun komitmen nasional , seperti imunisasi, TB paru, HIV AIDS, Kesehatan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, pemberantasan beberapa penyakit menular

2. Permasalahan kesehatan pada kelompok sasaran yang bersifat lokal spesifik seperti :

a. Masalah terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial, ekonomi,dan budaya

b. Masalah terkait dengan perilaku yang tidak sehat

c. Masalah kesehatan masyarakat miskin

d. Masalah kesehatan kelompok masyarakat tertentu

Permasalahan kesehatan muncul karena terganggunya determinan kesehatan sehingga perlu dilakukan identifikasi faktor determinan apa saja yang terkait dengan permasalahan kesehatan tersebut. Dari hasil analisis ini diharapkan dapat dipetakan hubungan antara masalah kesehatan dengan faktor (determinan) kesehatan, sehingga penyebab permasalahan kesehatan pada kelompok sasaran di wilayah masing-masing dapat lebih teridentifikasi. Beberapa faktor determinan yang langsung mempengaruhi status kesehatan tersebut adalah genes, disease experience, health and well being of populations, health system influences, global and ecological perspective, social, cultural and environmental determinants, gender perspective dan public health perspective (Detels & Beaglehole, 2002)

Memperhatikan kompleksnya permasalahan kesehatan serta faktor determinan kesehatan seperti tersebut di atas tidak mungkin masalah tersebut dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri tanpa melibatkan stakeholder. Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan tersebut perlunya koordinasi baik lintas program maupun dengan stakeholder terkait melalui mekanisme tertentu sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terpadu. Keterpaduan yang diharapkan adalah meliputi berbagai aspek mulai dari Aspek kegiatan, Aspek ketenagaan, Aspek pendanaan maupun Aspek sarana/prasarana.

Dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertikal, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.

Adapun alternatif peran yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut berkaitan dengan upaya kemitraan adalah peran sebagai :

· Inisiator , yaitu yang memprakarsai kemitraan dalam rangka sosialisasi dan operasionalisasi program-program kesehatan

· Motor/dinamisator, yaitu sebagai penggerak kemitraan, melalui pertemuan, kegiatan bersama, dll.

· Fasilitator, yaitu pihak yang memfasiltasi, memberi kemudahan sehingga kegiatan kemitraan dapat berjalan lancar.

· Anggota aktif yang akan berperan sebagai anggota kemitraan yang aktif.

· Peserta kreatif, yaitu sebagai peserta kegiatan kemitraan yang kreatif.

· Pemasok input teknis, yaitu sebagai pemberi masukan teknis (program kesehatan).

· Pemberi dukungan sumber daya : memberi dukungan sumber daya sesuai keadaan, masalah dan potensi yang ada

Apabila penanganan permasalahan kesehatan yang disertai dengan perbaikan terhadap faktor determinan kesehatan dilakukan secara sinergis diantara stakeholder terkait maka diharapkan dapat tercapai percepatan, efektivitas dan efisiensi demi terciptanya : (Chu, 1994)

· A clean, safe physical environment of high quality (including housing quality)

· An ecosystem that is stable now and sustainable in the long term

· A strong mutually supportive and non-exploitive community

· A high degree of participation and control by the public over the decision affecting their lives, health and wellbeing

· The meeting of basic needs for all the city’s people (for food, water, shelter, income, safety, and work)

· Access to a wide variety of experiences and resources, with the chance for wide variety of contact, interaction and communication.

· A diverse, vital and innovative city economy

· The encouragement of connectedness with the past, with the cultural, with other groups and individuals

· A form that is compatible with and enhances the preceding characteristics

· An optimum level of appropriate public health and sick care services accessible to all

· High health status ( high levels of positive health and low levels of disease).

1.4 METODE KAJIAN

Beberapa metode kajian dikembangkan untuk mendapatkan pengembangan perencanaan pembangunan kesehatan yang sinergis dan terpadu. Telaah dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pembangunan kesehatan. Penelahaan juga dilakukan terhadap berbagai program pembangunan untuk diidentifikasi mana saja program yang telah atau belum mendukung terciptanya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat tseperti yang diharapkan.

Model perencanaan yang dikembangkan tersebut harus mampu diterapkan atau diaplikasikan dalam setiap bidang pembangunan. Model harus memberikan kerangka, mulai dari penyusunan kebijakan, program, perencanaan kegiatan dan rencana output, pelaksanaan dan outcome yang disusun pada setiap bidang.

Oleh karena itu dalam kajian ini dilakukan telaah terhadap informasi yang berasal dari :

a) Laporan rutin Pemerintah Daerah ( Daerah Dalam Angka )

b) Laporan rutin RS (SP2RS)

c) Hasil dari berbagai rapid survey

d) Hasil dari Surveillans Epidemiologi

e) Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga, Survei Sosial Ekonomi Daerah, Survei Keluarga Sejahtera BKKBN

f) Hasil Mapping Gizi

Selanjutnya juga diperlukan Indepth interview dengan stakeholer penyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menggali masalah-masalah pembangunan yang memberikan dampak terhadap kesehatan.

Analisis yang menggunakan kerangka pendekatan siklus hidup manusia dengan memperhatikan “the determinant of health population” dari Detels & Beaglehole (2002) ini dilakukan dengan metode :

1. Analisis pembandingan

2. Analisis kecenderungan (trend)

3. Analisis epidemiologi

1.5 HASIL KAJIAN

Permasalahan yang terjadi pada determinan kesehatan dapat menghambat upaya pembangunan bidang kesehatan dalam mencapai IPM Jabar 80. Dari berbagai model determinan kesehatan yang ada, faktor lingkungan (fisik maupun non fisik) merupakan determinan kesehatan utama disamping faktor determinan lainnya seperti perilaku, pelayanan kesehatan, gender, kultur, genetik.

Hasil penelitian WHO di berbagai negara membuktikan bahwa angka kematian, angka kesakitan yang tinggi, dan seringnya terjadi wabah/KLB, selalu terjadi di tempat-tempat dengan kondisi higiene dan sanitasi lingkungannya yang buruk. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa dengan diperbaikinya higiene dan sanitasi lingkungan maka angka kematian/kesakitan dan timbulnya wabah berkurang dengan sendirinya.

Permasalahan kesehatan berbasis lingkungan pada sasaran berdasarkan siklus hidup manusia dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelompok bayi usia 28 hari – 11 bulan dan balita

AKB menunjukkan penurunan selama 3 tahun terakhir, namun masih terdapat Kab/Kota di Jabar yang memiliki AKB dengan katagori tinggi. Dari pola kematian bayi rawat inap di Rumah Sakit ataupun pola rawat jalan di Puskemas/Rumah Sakit dapat terlihat bahwa penyebab kematian/kesakitan bayi pada umumnya adalah karena ISPA (pnemonia) dan diare. Sampai dengan tahun 2003 AKABA (64.67 ) masih berada jauh diatas angka nasional (44.71), dengan penyebab kematian terbesar karena meningitis, diare pnemonia. Persentase penyakit-penyakit berbasis lingkungan sebagai penyebab kematian/kesakitan bayi dan balita ternyata cukup tinggi. Bayi/balita yang memiliki resiko terkena diare adalah yang tinggal di keluarga dengan kondisi fisik rumah yang tidak baik, atau di daerah rawan banjir. Sedangkan bayi/balita yang memiliki resiko terkena ISPA bayi/balita yang tinggal dengan keluarga dengan status ekonomi miskin, tinggal di sekitar lokasi industri dan terkena gangguan asap dari pabrik, serta yang tinggal di daerah rawan banjir.

2. Kelompok usia anak sekolah

Secara epidemiologis penyebaran penyakit berbasis lingkungan di kalangan anak usia sekolah masih tinggi. Misalnya, demam berdarah dengue, diare, cacingan, infeksi saluran pernapasan akut, serta keracunan makanan akibat buruknya sanitasi dan keamanan pangan. Selain itu risiko gangguan kesehatan pada anak akibat pencemaran lingkungan dari pelbagai proses kegiatan pembangunan makin meningkat. Seperti makin meluasnya gangguan akibat paparan asap, emisi gas buang sarana transportasi, kebisingan, limbah industri dan rumah tangga.

3. Kelompok ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, ibu nifas

AKI di Jawa Barat dalam kurun waktu 1992-2003 tampak menunjukkan penurunan yang berarti. AKI pada tahun 1992 masih di atas angka nasional yaitu 420 orang dari 100.000 kelahiran dan ternyata pada tahun 2003 sebesar 321,15 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun telah menunjukkan penurunan, namun nilai AKI sendiri untuk Jawa Barat masih cukup tinggi.

Faktor yang paling mendasar mempengaruhi kematian ibu hamil , ibu melahirkan dikarenakan beberapa hal. Di antaranya tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu yang rendah, keadaan lingkungan fisik dan budaya, keadaan ekonomi keluarga serta pola kerja dalam rumah tangga.

4. Rumah tangga, masyarakat

Lingkungan yang bersih dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit diantaranya penyakit demam berdarah. Dalam 20 tahun terakhir, grafik angka kesakitan DBD masih menunjukkan peningkatan walaupun grafik angka kematian DBD semakin menunjukkan penurunan. Di Jawa Barat masih terdapat Kab/Kota dengan CFR tinggi (lebih dari 2 %).

Lingkungan dan pemukiman yang kumuh, padat dan status gizi yang kurang merupakan determinan dari penyakit TBC. Kegiatan penanggulangan TBC sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini masih terlihat dari masih rendahnya cakupan penemuan kasus baru TBC BTA positif yang masih 35.70% pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 sebesar 47,10 % dengan angka kesembuhan (tahun 2000) sebesar 679,7 % masih jauh dibawah target. Jumlah tenaga pelaksana program P2 TBC yang sudah dilatih strategi DOTS baru sekitar 53,13% untuk tenaga dokter, 60,89% untuk tenaga paramedis petugas program P2TBC dan 93,31% bagi tenaga laboratorium di tingkat PRM/PPM.

Lingkungan rawa-rawa di Jawa Barat seperti di daerah priangan timur serta daerah Jawa Barat selatan masih menjadi daerah reseptif/endemis malaria. Gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh vektor nyamuk adalah filariasis. Dalam 2 tahun terakhir penderita filariasis menunjukkan peningkatan.

Untuk bisa hidup sehat, rumah tangga dan masyarakat harus dapat mengakses air bersih dengan mudah. Persentase penduduk yang tidak memiliki akses bersih masih diatas 50% sedangkan persentase penduduk yang sudah memiliki kakus/jamban baru sebesar 52,31%.

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang berakibat atau mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Kualitas lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia di Jawa Barat berada dalam tingkat mengkhawatirkan, hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada kesehatan. Beberapa aktivitas manusia mempengaruhi kualitas lingkungan :

(1) Pembakaran sampah menghasilkan banyak zat beracun antara lain dioksin dan hidrokarbon yang bersifat karsinogenik

(2) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya membawa konsekuensi terjadinya peningkatan asap kendaraan bermotor yang menimbulkan peningkatan konsentrasi CO dan Pb di udara. Pembakaran bensin oleh kendaraan bermotor juga meningkatkan kadar dioksin. Lapisan ozon troposferik yang terbentuk karena proses fotokimia hidrokarbon, oksida nitrogen dan CO yang dihasilkan dalam pembakaran BBM serta oksigen berekasi membentuk ozon. Pada manusia, ozon ini dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan jaringan saluran pernafasan. Kenaikan kadar ozon troposferik memberikan kontribusi penting pada kenaikan prevalensi penyakit asma dan bronkhitis.

(3) Aktivitas sektor industri dan limbah domestik juga membawa akibat terjadinya pengotoran/pencemaran terhadap badan-badan air karena perilaku para pengelola industri /rumah tangga yang membuang air limbah ke dalam badan-badan air tersebut. Badan air yang menerima limbah cair tersebut mempunyai potensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan berupa gangguan terhadap fungsi organ tubuh atau gangguan terhadap sistem proses biokimia, yang ditandai dengan kerusakan jaringan, kelainan fungsi organ dan gangguan terhadap sistem enzim dan endokrin.

(4) Pola penanaman padi terus-menerus yang menyebabkan selalu tersedianya genangan air sehingga siklus hidup nyamuk tidak pernah terputus.

(5) Fungsi pemanfaatan lahan pekarangan yang rapat dengan jenis tanaman tertentu kadang-kadang disukai vektor penyakit tertentu.

(6) Penggunaan pestisida yang berlebihan di daerah hulu daerah aliran sungai (DAS) akan mencemari air tanah dan terbawa sampai ke hilir. Jarak, arah angin, curah hujan, kemiringan lereng, gerakan air tanah, dan konsentrasi polutan industri sangat berpengaruh terhadap kesehatan penduduk di sekitar lokasi industri.

(7) Kondisi wilayah yang tidak mampu menyimpan kelebihan air di musim hujan menyebabkan dasar sungai mengering atau air tergenang secara lokal.

Upaya perbaikan lingkungan dan kesehatan lingkungan di Jawa Barat selama ini menunjukkan cukup banyak kemajuan dan dilakukan melalui peningkatan cakupan air bersih, penyehatan perumahan, peningkatan cakupan jamban keluarga, pengawasan dan penyehatan tempat pengelolaan makanan serta penyehatan tempat-tempat umum, ataupun program-program pengendalian lingkungan yang telah dilakukan oleh dinas/instansi terkait lainnya.

Namun untuk meningkatkan kondisi lingkungan / kesehatan lingkungan perlu dibuat suatu pengelolaan kesehatan lingkungan yang sinergis dengan melibatkan stakeholder terkait dengan tujuan agar dapat terciptanya kualitas kesehatan lingkungan fisik dan sosial yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Suatu pendekatan dalam kesehatan masayrakat yang berbasis lingkungan atau dikenal dengan An Ecological Base of Public Health akan melihat masalah kesehatan dari perspektif ekologi, melibatkan/bermitra dengan sektor lain dalam menjalankan ruang lingkup aktivitasnya serta berkolaborasi dalam menjalankan strateginya. Agar upaya sinergitas dan kemitraan ini optimal, maka diperlukan suatu tim atau komite penanggulangan penyakit menular berbasis lingkungan di setiap daerah dibawah koordinasi langsung kepala daerah serta mendapat dukungan politis dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk produk hukum dan pembiayaan.

Terbentuknya tim atau komite tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan kesamaan visi, misi, dan kebijakan dalam pembangunan kesehatan lingkungan. Tim atau komite ini akan melakukan sinergitas dan kemitraan berdasarkan tahapan berikut :

1. Penjajagan

Untuk melakukan kemitraan, komite perlu melakukan penjajagan dengan mitra yang akan diajak kerja sama, bukan hanya satu mitra tetapi juga dengan mitra lainnya yang dianggap potensial untuk menyelesaikan masalah lingkungan/kesehatan lingkungan yang dihadapi. Dalam tahapan penjajagan ini, diidentifikasi kelembagaan/mitra mana saja yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan lingkungan. Proses identifikasi ini akan memunculkan individu, kelompok atau lembaga yang merupakan kumpulan kemitraan dari masing-masing stakeholder dan akan menggambarkan jejaring komunikasi dan informasi stakeholder pembangunan kesehatan lingkungan. Gambaran jejaring komunikasi dalam upaya koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan yang sama (stakeholder) dalam pembangunan kesehatan lingkungan dapat dilihat dalam gambar 1.

Jejaring komunikasi antara masyarakat/lembaga masyarakat/ kelompok potensial, pemerintah dan instansi terkait, akan menghasilkan kelompok-kelompok baru seperti penghubung, spesialis, dan para pembaharu.

Lembaga yang terkait dalam simpul-simpul tersebut, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut yang menyokong terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan lingkungan di daerah:

· Pemerintah memiliki fungsi untuk menyusun Garis Besar Program Pembangunan Kesehatan Lingkungan. Di dalamnya harus mencerminkan Visi, Misi, kebijakan, arah dan sasaran pembangunan, garis besar program, strategi pelaksanaan program pembangunan, kelembagaan/unit terkecil sasaran pembangunan kesehatan lingkunan , kelemahan daerah dan potensi daerah yang dimiliki yang mendukung pembangunan kesling.

· Lembaga/Dinas terkait yang memiliki peran strategis dalam bidang pembangunan tertentu yang di dalamnya menyangkut salah satu bagian dari sasaran pembangunan Kesling. Dinas-dinas/lembaga terkait dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BKKBN, Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, dan Kimpraswil.

Perbedaan kepentingan dan program yang dikembangkan setiap dinas/instansi terkait, harus didahului oleh adanya keinginan untuk mengembangkan dan memantapkan jaring komunikasi dan sinergi program antar lembaga.

Salah satu bentuk upaya ke arah itu adalah, penyusunan program antar instansi/lembaga terkait yang berpatokan pada visi dan misi daerah tentang pembangunan kesling yang telah dirumuskan.

· Mitra lainnya seperti ikatan profesi, pengusaha, perguruan tinggi, LSM, organisasi massa, media, dsb.

2. Penyamaan persepsi

Agar diperoleh pandangan yang sama dalam penanganan masalah lingkungan/kesehatan lingkungan yang dihadapi bersama, maka para mitra perlu bertemu untuk saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing secara terbuka dan kekeluargaan.

3. Pengaturan peran

Peran masing-masing mitra di dalam menangani suatu masalah sangatlah penting untuk dipahami dan disepakati bersama. Lebih baik di dalam pengaturan peran ini dibuat secara tertulis dan jelas serta merupakan dokumen yang resmi.

Setelah teridentifkasi peran masing-masing mitra, dirumuskan juga tingkat keterlibatan masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan program lingkungan sehat. Selanjutnya perlu dirumuskan model penanganan koordinatif dalam bentuk jejaring komunikasi dan interaksi pembangunan kesling serta bentuk rencana komunikasi untuk sosialisasi yang dapat dilakukan. Model penanganan koordinatif dapat dilihat pada bagan berikut

4. Komunikasi intensif

Komunikasi antar mitra kerja perlu dilakukan secara teratur dan terjadwal untuk menjalin dan mengetahui perkembangan kemitraan, serta dapat secara langsung menyelesaiakan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

5. Melakukan kegiatan

Kegiatan yang telah disepakati bersama, haruslah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja tertulis.

6. Pemantauan dan Penilaian

Sejak awal kegiatan ini juga harus disepakati bersama, yang mencakup cara memantau dan menilai terhadap kegiatan kemitraan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Apabila dipandang perlu dari hasil pemantauan dan penilaian tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan kesepakatan yang telah dibuat.

Upaya peningkatan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat hanya akan tercapai jika seluruh komponen, baik pemerintah, masyarakat, swasta, NGO, dan lembaga independen :

a. Mengetahui, memahami, merumuskan, dan mengimplementasikannya dalam bentuk program masing-masing sesuai dengan kondisi objektif daerah

b. Mensinergikan program masing-masing tersebut dengan berbagai mitra terkait baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi

c. Memberi prioritas pada faktor-faktor risiko yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap penurunan penyakit infeksi, seperti pedesaan, pemukiman kumuh, daerah tertinggal, lokasi rumah di daerah rawan banjir, dan bencana, kondisi fisik rumah, dan polusi udara. Selanjutnya sasaran perlu diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang rentan seperti bayi, balita dan anak sekola, ibu hamil, melahirkan dan keluarga miskin.

d. Upaya yang kuat dari pihak lembaga di daerah untuk membangun Forum Komunikasi atau Kelompok Kerja pembangunan kesling memiliki kendala besar berupa rumitnya struktur birokrasi pemerintahan setempat dan adanya sistem disentralisasi.

e. Jejaring komunikasi antara masyarakat/lembaga masyarakat/ kelompok potensial, pemerintah dan instansi terkait, akan menghasilkan kelompok-kelompok baru seperti penghubung, spesialis, dan para pembaharu.

f. Diperlukan penyusunan dan pengembangan sistem informasi penyakit menular berbasis GIS.

6. 1. KESIMPULAN

Dari hasil kajian yang telah dilakukan dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan hidup Jawa Barat berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan telah beralih fungsinya lahan berskala besar, hutan primer, sekunder dan sawah menjadi kawasan kebun campuran, tegalan atau ladang dan perkebunan di Jawa Barat Selatan. Peralihan fungsi lahan terjadi pula pada kawasan yang semula berupa persawahan menjadi kawasan pemukiman, industri dan kebun campuran, seperti yang terjadi di bagian utara terutama kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), Kawasan Pantai Utara (Pantura), cekungan Bandung dan Cirebon. Dampak dari perubahan alih fungsi lahan di antaranya adalah terganggunya keseimbangan tata air dibeberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat. Kondisi tersebut diperparah dengan turunnya kualitas atmosfir, hidrosfir, litosfir dan biosfir karena pencemaran.

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Interaksi antara lingkungan, manusia (host) dan bibit penyakit (agent) serta adanya pengaruh dari determinan kesehatan lainnya, dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit pada manusia.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap program dan kegiatan, terindikasi beberapa program dan kegiatan yang dapat dikerjakan secara sinergis dengan melibatkan dinas/instansi yang terkait. Hasil analisis menunjukkan terdapat program dan kegiatan DIBALE memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung terhadap pembangunan kesehatan lingkungan. Untuk kesinergisan program dan kegiatan tersebut, perlu meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor, dan melibatkan mitra-mitra potensial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Survei Demografi dan Kesehatan 2002 – 2003. BPS. Jakarta: 2003.

BPS Propinsi Jawa Barat. Hasil Susenas 2003. BPS Jabar, Bandung: 2003.

BPS Propinsi Jawa Barat. Perilaku Hidup Sehat Masyarakat Jawa Barat Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Manajemen Kesehatan Perkotaan. Jakarta . Depkes RI : 2002.

Chordia Chu. The Ecological of Public Health. Grifith. Griffith University Pers: 1994.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Konsep Kesehatan Perkotaan. Jakarta. Depkes RI: 2002.

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Profil Kesehatan. Dinas Kesehatan Jabar, Bandung: 2003.

Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Petunjuk Teknik Penyusunan ASIA dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia Dini di Daerah. Unicef. Jakarta: 1998.

Detels and Bealeghole. Text of Public Health. Oxford: 2002

Balibangda dan BPS Propinsi Jabar, Penelitian AKI dan AKB di Jawa Barat tahun 2003. Balitbangda Propinsi Jabar dan BPS Propinsi Jabar. Bandung: 2003.

Wardhana. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta : 1995

Soemirat. Kesehatan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta : 1994